FPR: Sebelum Covid-19 dan Pembahasan Omnibus Law, Hak Buruh Sudah Dirampas

Sabtu, 02 Mei 2020 11:45 WITA Reporter : Rul
FPR: Sebelum Covid-19 dan Pembahasan Omnibus Law, Hak Buruh Sudah Dirampas

MAKASSARMETRO — Aktivis buruh menilai di Indonesia masih banyak pelanggaran atas hak buruh selama ini. Ditambah dengan rencana penerbutan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, yang dinilai merugikan pihak buruh Indonesia.

Menurut Gerakan Serikat Buruh Indonesia kehadiran Omnibus Law tersebut mengurangi bahkan menghilangkan hak buruh, karena dalam undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan kerja menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha pelanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan no.13 tahun 2003.

“Tenaga buruh selalu mendapat diskriminasi, terlebih dalam pemberian upah, ada saja UU Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 masih ada saja pelanggaran, apalagi kalau sudah ditiadakan kesejatraan buruh makin sulit di dapat,” ujar Kepala Departemen Kebudayaan Dewan Pimpinan Pusat GSBI, Sujak Supriyadi, Selasa (2/5/2020).

Di sisi lain, kata dia, adanya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja hanya memberi keuntungan kepada borjuasi komprador dan tuan tanah sebagai agen kapitalis monopoli internasional di Indonesia.

GSBI menyebut paket kebijakan dari pemerintah juga menguatkan monopoli tanah dengai sistem yang masih terbelakang serta industri yang masih bergantung pada utang dan investasi. Imbasnya, upah murah bagi buruh masih jadi andalan.

“Sehingga buruh dan rakyat mendesak DPR RI untuk segera mencabut dan membatalkan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja,” tambah Sujak.

Buruh dan Rakyat dalam Pandemi Covid-19

Kondisi ini diperparah dengan pandemi Covid-19. Koordinator Front Perjuangan Rakyat, Rudi HB. Daman menyebut kebijakan yang diterbitkan diiringi pula dengan kebijakan untuk perlindungan sektor Industri dan perusahaan besar.

“Klas buruh Indonesia sudah sangat menderita sejak sebelum adanya wabah Covid-19. Nilai upah yang semakin rendah, ketidakpastian kerja, beban pajak dan pungutan negara yang semakin memberatkan, dan teror negara atas hak demokratis  buruh untuk berserikat, berunding, aksi massa dan mogok. Penerapan formula pengupahan sesuai PP No. 78 tahun 2015, yang didasarkan pertumbuhan ekonomi sesungguhnya mengikat kaki buruh,” kata dia dalam keterangan persnya

“Hasilnya, anggaran bertajuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 405 triliun, hanya Rp 75 Triliun untuk sektor kesehatan, Rp 110 triliun untuk anggaran Bantuan Sosial dan sebesar Rp 220,1 triliun atau 54% dipergunakan untuk stimulus ekonomi dan insentif pajak perusahaan,”sambung Rudi.

Sedangkan nasib klas buruh dan seluruh rakyat Indonesia, kata dia, dipertaruhkan untuk hidup di bawah terror Covid-19, PHK, pemotongan upah, tidak bisa berdagang, serta dihantui sanksi saat penerapan PSBB.

Masalah mendasar lainya, kata Rudi, adalah ketidakmampuan rakyat dalam mengakses pangan dan nutrisi yang bergizi, dikarenakan monopoli dan perampasan tanah yang kian massif. Monopoli pada sektor agraria berimbas hancurnya kedaulatan pangan rakyat.

“Sementara kaum tani dan klas pekerja lainnya di Indonesia hidup dengan upah rendah dan tidak mampu untuk menkonsumsi makanan yang bergizi, apalagi jika harus menambahnya dengan vitamin. Hal tersebut berimbas menjadi bencana kelaparan, gizi buruk, semakin rentannya rakyat terhadap berbagai penyakit, termasuk yang disebabkan oleh virus,” jelasnya.

Industri, lanjut Rudi, tidak berpihak kepada rakyat, justru mengabdi pada kepentingan imperialis telah puluhan tahun menunjukan ketidakbergunaannya bagi kehidupan rakyat.

“Hal tersebut semakin terlihat dalam menghadapi krisis kesehatan saat ini. Pemerintah tidak memiliki satupun industri sektor kesehatan yang dapat dipergunakan untuk melayani kebutuhan rakyat. Obat dan bahan bakunya, alat Rapid Test, alat pelindung diri, hingga masker harus menunggu berhari-hari untuk datang impor dari luar negeri. Ingat, rakyat tidak akan bisa terjamin kesehatanya jika 95% bahan baku obat harus dipenuhi dari impor,” ujar Rudi.

Menurutnya, solusi dari persoalan krisis multisektoral ini yaitu pelaksanakan reforma agraria sejati dan pembangunan industri nasional yang mandiri. Serta membatalkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan seluruh rencana aturan perundang-undangan yang merugikan buruh dan seluruh rakyat Indonesia

Berikan Komentar
Komentar Pembaca