Dinsos Makassar Jamin Penyaluran Bantuan Transparan dan Akuntabel

MAKASSARMETRO – Dinas Sosial Kota Makassar menjamin penyaluran bantuan sosial selama pandemi Covid-19 termasuk penerapan Pembatasan Sosial Skala Besar di Makassar transparan dan akuntabel.

Kepala Dinsos Makassar, Mukhtar Tahir menyebut proses penunjukan, pelaksaanan hingga evaluasi diawasi langsung oleh sejumlah instansi.

“Kami diawasi Kejaksaan, Kepolisian, APIP dan BPKP. Jadi yang kami bagi harus didokumentasikan satu persatu, didata dan dikroscek betul, nah ini yang membuat kami harus hati-hati dalam bertindak karena aturan hukumnya jelas,” ujar Mukhtar Tahir, Kamis (20/5/2020).

Anggaran per kepala keluarga yang diberikan berupa sembako setara dengan nilai Rp 400 ribu. Adapun sistemnya adalah penunjukan rekanan langsung dari Kadis Sosial.

“Kami sangat selektif memilih rekanan termasuk observasi dan kroscek harga pasar dan harganya sangat-sangat tidak memungkinkan untuk dimainkan oleh rekanan yang sudah ditunjuk. Salah satu rekanan termasuk Bulog,” terangnya.

“Ada anggaran dari APBN pusat seperti PKH, BLT dan BPNT, ada juga dari APBN Provinsi sebanyak 700 paket berupa barang dan dari APBD Kota sendiri sebanyak 60.000 paket sembako dengan total nilai 24 Milyar,” sambungnya.

Ia juga menyampaikan jika sudah ada kisaran 50.000 paket sembako yang disalurkan di 153 Kelurahan di Kota Makassar dan hanya menyisakan 9.000 paket yang belum dibagikan.

Dia mengakui ada kendala yang ditemui di lapangan sehingga penyaluran cenderung lambat.

Di antaranya adanya data yang dobel dikarenakan pengajuan penerimanya dari berbagai sumber dan adanya lurah yang punya usulan sendiri di wilayahnya sebagai penerima sehingga ingin mengganti penerima yang sudah terdata sebelumnya.

“Tim dan staf kami kewalahan persoalan mengkroscek data satu persatu penerima 60.000 paket itu. Belum lagi yang BLT, PKH dan BPNT,” ujarnya.

Pernyataan Mukhtar Tahir ini sekaligus mengklarifikasi isu miring terkait penyaluran bansos yang dinilai tidak transparan.