Foto: Tribun Timur. MAKASSARMETRO – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar akan turun tangan meninjau langsung kondisi Jalan AP Pettarani buntut banjir yang terjadi pada pekan lalu. Volume banjir dianggap cukup mengkhawatirkan dan bisa menjadi problem ke depan.

Sekretaris Dinas PU Makassar, Nirman Mungkasa, mengatakan bahwa kawasan itu sebenarnya merupakan wewenang dari provinsi, tetapi pihaknya siap menyelesaikan persoalan ini apabila dibutuhkan.

“Kami, kan, di bagian sekunder tersier masuk ke dalam di jalan kota. Cuma memang kami kalau ada genangan-genangan kami bantu untuk menyelesaikan. Karena secara sistem kami tidak menanganinya begitu,” kata Nirman, Rabu (27/5/2020).
Dinas PU belum bisa memberi asumsi besarnya volume genangan. Selain itu, juga belum dipastikan apakah banjir disebabkan efek tol layang atau bukan. Seluruh kemungkinan masih dikaji.
“Kami kemarin belum melihat ke lapangan, cuma sempat didiskusikan, ada mungkin efeknya (tol layang) secara langsung atau tidak,” bebernya.
Untuk sementara pihaknya tengah mengkaji perihal efek pembangunan tol layang. Namun, Kesimpulannya belum sampai ke arah sana.
“Cuma mungkin kita belum melihat ke lapangan karena memang drainase Pettarani itu masuk wilayah provinsi balai. Jadi kami belum memantau ke lapangan kondisinya,” tuturnya. (*)
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54