Dinas PU Kota Makassar menggelar rapat koordinasi bersama Bagian Pelayanan Barang dan Jasa di Ruang Rapat Dinas PU Makassar pada Selasa (11/01/2022)/Ist MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Bagian Pelayanan Barang dan Jasa (BPBJ). Kegiatan itu membahas perihal percepatan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Rakor tersebut berlangsung di Ruang Rapat Dinas PU Makassar pada Selasa (11/01/2022). Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, Zuhaelsi Zubir.

Di samping itu, turut hadir pejabat beserta operator masing-masing bidang/UPT. Sementara dari BPBJ, diwakili oleh Muh Jusriadi dan Asdar Amal.
Kata Zulhaelsi, ada beberapa poin yang dibahas mengenai percepatan pelaksanaan tahun anggaran 2022. Salah satunya yang terpenting adalah Rencana Umum Pengadaan (RUP).
“Sebagai langkah awal percepatan pelaksanaan kegiatan rakor ini terkait review RUP Tahun Anggaran 2022 di Dinas PU Makassar,” ungkap Zuhaelsi.
Zulhaelsi berharap, dari rapat tersebut, semua kendala yang terkait penginputan kegiatan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Terintergrasi (SIPABAJI) dapat diselesaikan. Targetnya rampung akhir Januari 2022.
“Semua kendala terkait penginputan kegiatan di SIPABAJI dapat diselesaikan,” tukasnya. (*)
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54