MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar bersama Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) bersepakat untuk bekerjasama.

Kesepakatan ini ditandai melalui nandatangan Perjanjian Kerjasama Swakelola, Senin (04/07/2022). Adapun kerjasama ini meliputi penyusunan dokumen kajian resiko bencana.

Kepala BPBD Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin menyebut penyusunan dokumen ini diperlukan sebagai acuan dan dasar dalam menjalankan kerja-kerja penanggulangan bencana di Makassar.
“Hal ini dilakukan dalam rangka pemaduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana di kota Makassar, dimana dokumen kajian risiko bencana ini nantinya menjadi dasar untuk menjamin keselarasan arah dan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar,” ujar Achmad Hendra.
Kata Achmad Hendra, Makassar masuk kedalam kategori ‘Sedang’ jika merujuk ke Indeks Risiko Bencana Indonesia tahun 2020.
“Maka diperlukan kajian mendalam, baik itu tingkat ancaman, kerentanan, sehingga akan hadir rekomendasi dan tersusun skala prioruras arah kebijakan BPBD nantinya,” sambungnya.
Ketua LPPM Unhas, Prof Andi Alimuddin Unde dan Kapus Litbang Kebencanaan Prof Adi Maulana hadir dalam penandatanganan kerja sama ini. (*)
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54