UPT PAL Dinas PU Makassar kini telah menerapkan elektronifikasi transaksi yang berlaku sejak tanggal 29 Agustus/Ist MAKASSARMETRO, MAKASSAR – UPT Pengelolaan Air Limbah (PAL) Dinas PU Makassar kini telah menerapkan elektronifikasi transaksi. Kebijakan itu mulai berlaku sejak tanggal 29 Agustus.

Penetapan elektronifikasi transaksi ini kemudian disosialisasikan. Adapun dilakukan oleh petugas Pelayanan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja UPT PAL Dinas PU Kota Makassar.

Dinas PU Makassar memulai penerapannya sebagai rangka percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) pada Pemerintah Kota Makassar. Terkhusus khusus untuk kegiatan transaksi pendapatan daerah dan pembayaran di masyarakat secara nontunai yang berbasis digital.
Petugas pelayanan jasa penyedotan Lumpur tinja melakukan sosialisasi dan edukasi kepada warga pelanggan jasa penyedotan lumpur tinja. Kegiatan itu dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.
Kepada warga, ia memberikan pengetahuan tentang proses pembayaran. Itu dengan menggunakan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
“Jadi salah satu manfaat metode pembayaran dengan sistem elektronifikasi transaksi ini adalah dapat mencegah praktek pungutan liar oleh oknum pelayan publik,” tutup Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir. (*)
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54