MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Integrasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini menjadi regulasi dari pemerintah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Makassar, Muh Hatim mengungkapkan, integrasi tersebut agar ke depannya hanya ada satu data. Yakni merujuk pada Nomor Induk Penduduk (NIK).

“Jadi ke depannya ini yang memudahkan masyarakat. Juga menuju satu data Indonesia. Semuanya sudah satu. BPJS sudah menggunakan NIP, NPWP sudah menggunakan NIP. Nah ini ditunggu nomor-nomor lain juga menggunakan NIK menuju satu data Indonesia,” ungkapnya saat ditemui di Balai Kota Makassar, Rabu (13/12/2023).
Ia pun mengimbau, agar seluruh masyarkat mengintegrasikan NPWP nya dengan NIK. Terkhusus warga Makassar, jika ada kesulitan, ia bilang bisa berkoordinasi dengan Disdukcapil.
“Segera integrasi KTP nya dengan NIP yang ada, untuk melaporkan pada portal yang disedikan oleh DJP,” ujarnya.
Berikut ini cara integrasi NIP dengan NPWP:
Catatan: Apabila data NIK KTP sudah berhasil diinput, maka pengguna juga sudah dapat memasukkan data diri lainnya seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor handphone, email hingga data pendukung lainnya.
Berikut langkah-langkah cara cek validasi data NIK dengan NPWP sebagaimana diinformasikan DJP Online:
Apabila tidak berhasil maka lakukan langkah-langkah di bawah ini:
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54