Sinergi dan Kolaborasi SKPD Pemkot Makassar, Eka: Hasilnya Raih WTP Berturut-Turut

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulsel. Pada periode kedua Bapak Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, Pemerintah Kota Makassar sudah tiga kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Bahkan kali ini, selain menjadi Pemerintah Daerah yang pertama kali meraih opini WTP, Pemerintah Kota Makassar juga mendapatkan apresiasi dari BPK RI karena merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali menyerahkan LKPD kepada BPK RI.

Danny Pomanto menyatakan bahwa capaian WTP ini akan dipertahankan menjadi tradisi di Pemkot Makassar, bahwa pelaporan yang baik dan rutin akan menjadi tradisi yang tertanam di Kota Makassar.

Danny juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI, Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar atas dukungan yang diberikan sehingga Makassar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada kesempatan yang berbeda, Inspektur Daerah Kota Makassar, A. Asma Zulistia Ekayanti, S.E.,M.M.,CGCAE mengatakan bahwa opini WTP yang diraih ini merupakan capaian bersama seluruh SKPD lingkup Pemkot Makassar. Apalagi pada tahun ini, selain menjadi Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan yang pertama kali meraih opini WTP, Pemerintah Kota Makassar juga merupakan Pemerintah Daerah yang pertama kali menyerahkan LKPD kepada BPK RI.

“Alhamdulillah Pemerintah Kota Makassar bisa mempertahankan opini WTP atas LKPD Kota Makassar, tentu mempertahankan itu lebih sulit dan Alhamdulillah berkat kerja keras, sinergi dan kolaborasi dari seluruh SKPD dibawah arahan Bapak Wali Kota, Pemerintah Kota Makassar dapat mempertahankan opini WTP dari BPK RI,” kata Eka dalam keterangannya, Sabtu (18/5/2024).

Eka menjelaskan bahwa raihan WTP ini sejalan dengan capaian Kapabilitas APIP telah mencapai Level 3 dan Maturitas SPIP Pemerintah Kota Makassar telah mencapai Level 3, yang menggambarkan bahwa sistem pengendalian intern Pemerintah Kota Makassar sudah semakin baik. Apalagi Pemerintah Kota Makassar juga merupakan Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan yang pertama kali menyerahkan LKPD dan juga memperoleh opini WTP. Hal tersebut tentu menggambarkan bahwa sudah terbangun mekanisme pengelolaan keuangan dan sistem pengendalian intern yang memadai di Pemerintah Kota Makassar. Inspektorat Daerah selaku APIP melakukan reviu untuk menjamin kualitas LKPD, paralel dengan penyusunan LKPD sehingga LKPD Kota Makassar dapat diserahkan ke BPK RI dengan cepat, terjamin keandalan informasinya dan terjamin bahwa telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Eka juga mengatakan bahwa bersamaan dengan pemberian opini WTP tersebut, BPK RI juga menyampaikan LHP atas LKPD Pemerintah Kota Makassar TA 2023 yang memuat rekomendasi-rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI selama ini sangat bermanfaat untuk perbaikan tata kelola pada Pemerintah Kota Makassar. Salah satunya dapat dilihat dari peningkatan PAD. Dengan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK maka PAD Kota Makassar mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu peningkatan kinerja dan perbaikan tata kelola di Pemerintah Kota Makassar juga merupakan salah satu hasil dari tindak lanjut atas rekomendasi BPK,” kata Eka. (*)