Fraksi PDIP DPRD Makassar Siap Kawal Pemerintahan Appi-Aliyah

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar, melakukan silaturahmi dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin pada Senin (28/4/2025).

Pada kesempatan tersebut Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan terkait program yang akan diimplementasikan bersama Aliyah Mustika Ilham.

Appi menegaskan bahwa dukungan fraksi PDIP sangat dibutuhkan. Menurutnya, semua frkasi di DPRD adalah mitra dengan Pemerintah Kota Makassar.

“Sebagai mitra, kami butuh dukungan dan support teman-teman fraksi di PDIP untuk program Pemerintah Kota,” katanya.

Ketua DPD II Golkar Makassar itu berdiskusi terkait permasalahan sosial hingga program unggulan yang dicangkan oleh Pemerintah Kota Makassar kedepan.

Oleh sebab itu, politisi Golkar ini menegaskan bahwa dirinya bersama Aliyah Aliyah membutuhkan dukungan dan support dari fraksi-fraksi partai politik di DPRD Makassar.

“Kedepan banyak program yang kami Pemerintah Kota laksnaakan. Sehingga butuh kolaborasi, butuh support dan dukungan dari teman-teman fraksi di DPRD Makassar,” jelas Munafri,

Sedangkan, Ketua fraksi PDIP di DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile menegaskan bahwa kehadiranya bersama frakasi PDIP bertemu Wali Kota Munafri adalah bentuk dukungan terhadap program yang ada di Pemerintah Kota.

“Kami bertemu pak Wali Kota, sifatnya silaturahmi. Ini bentuk dukungan fraksi PDIP terhadap program pak Appi dan Ibu Aliyan di Pemkot Makassar,” jelas mantan Wakil Ketua DPRD Makassar itu.

Sebagai wakil Rakyat di DPRD, Andi Suhada menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program Pemerintah Kota Makassar agar selaras dengan visi misi yang telah dijalankan Appi-Aliyah.

“Kami DPRD akan selalu mengawal apa yang menjadi program-program pemerintah Kota Makassar untuk kebaikan masyarakat Kota Makassar,” tutur Ketua DPD PDIP Kota Makassar ini.

Menurutnya, DPRD sebagai lembaga legislatif bermitra dengan Pemerintah Kota eksekutif. DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah.

“DPRD tidak hanya sebagai fungsi legislasi, tetapi juga sebagai mitra strategis eksekutif. Kami akan terus mendukung kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tutupnya. (*)