KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 Dibahas, DPRD Makassar Tekan Efektivitas dan Transparansi Anggaran

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus memperkuat sinergi dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Tahapan strategis ini dilakukan untuk menyesuaikan arah kebijakan keuangan daerah agar tetap relevan dengan dinamika serta kebutuhan pembangunan Kota Makassar yang terus berkembang.

Melalui pembahasan KUA Perubahan ini, kedua pihak mencermati kembali seluruh arah kebijakan pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah agar disusun berdasarkan skala prioritas kebutuhan warga.

Koordinator Badan Anggaran (Banggar) sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, menegaskan komitmen legislatif dalam mengawal proses pembahasan ini secara konstruktif dan ketat. Menurutnya, penyesuaian anggaran harus memiliki arah, sasaran, dan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

“Melalui pembahasan KUA Perubahan ini, kita ingin memastikan setiap rupiah belanja daerah tersusun berdasarkan skala prioritas warga dan benar-benar terealisasi tepat waktu. Kita terus mendorong pemerintah kota agar kualitas perencanaan diperbaiki, sehingga efektivitas penggunaan anggaran dapat optimal dan tidak menyisakan kendala fiskal di akhir tahun,” ujar Andi Suharmika saat memberikan catatan pembahasan anggaran, Senin (14/9/2026).

Ia menambahkan, keterbukaan serta akuntabilitas menjadi hal mendasar yang tidak boleh diabaikan. Pengawasan fungsi anggaran oleh DPRD disiagakan untuk memastikan seluruh program yang dirumuskan tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata secara langsung di lapangan.

Rancangan KUA Perubahan APBD 2026 ini menjadi pijakan penting sebelum memasuki tahapan penyusunan anggaran berikutnya. Dokumen ini dirancang untuk menghadirkan kerangka kebijakan fiskal yang lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan.

Penyesuaian APBD 2026 tersebut diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik serta merealisasikan berbagai agenda prioritas pembangunan daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kota Makassar.