Fraksi PDIP DPRD Makassar Desak Penguatan UMKM hingga Infrastruktur Permukiman

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota mengarahkan APBD Perubahan 2026 pada program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

Juru bicara Fraksi PDIP, Andi Tenri Uji Idris, menyampaikan hal itu saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar terkait pengantar Nota Keuangan dan Rancangan Perubahan APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.

Tiga sektor menjadi perhatian utama Fraksi PDIP, yakni penguatan UMKM, pemerataan akses pendidikan, dan pembangunan infrastruktur di kawasan permukiman.

Di sektor ekonomi, PDIP meminta Pemkot Makassar memberikan dukungan konkret kepada pelaku UMKM, terutama melalui bantuan permodalan dan peningkatan kemampuan menghadapi perkembangan ekonomi digital.

“Penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM melalui bantuan modal dan pelatihan digital,” kata Andi Tenri Uji Idris.

Di bidang pendidikan, PDIP mendorong pemerataan akses bagi masyarakat kurang mampu. Fraksi tersebut juga meminta pemerintah memperkuat pelatihan vokasi serta meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

“Pemerataan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, pelatihan vokasi, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujarnya.

Sementara di sektor infrastruktur, PDIP meminta pembangunan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan tertentu, tetapi juga menyentuh permukiman padat dan wilayah yang masih minim infrastruktur dasar.

Kebutuhan yang disorot meliputi perbaikan jalan, pembangunan dan perbaikan drainase untuk mengantisipasi banjir, sanitasi, serta akses air bersih.

Selain itu, Fraksi PDIP mendorong Pemkot Makassar menyediakan ruang kreatif publik yang inklusif sebagai wadah pengembangan ekonomi kreatif sekaligus pelestarian budaya.

Fraksi PDIP menegaskan APBD Perubahan 2026 seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi diarahkan pada program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.