Perkuat Monitoring BPHTB, Bapenda Makassar Gandeng Kajari

MAKASSARMETRO– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar menggelar Sosialisasi Kepatutan Pajak Daerah untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kegiatan ini digelar di Hotel Asyira, jln. Maipa. Rabu (13/12/2017).

Di hadapan para peserta yang dinominasi notaris, Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto menyampaikan penerimaan pendapatan dari BPHTB belum maksimal, dan diperlukan kesepahaman mengenai besaran nilai BPHTB agar tidak memberatkan semua pihak.

“Disparitas harga NJOP (nilai jual objek pajak) dan harga pasar seringkali dimanipulasi wajib pajak. Makanya melalui sosialisasi ini kami ingin agar semua pihak transparan dalam melaporkan transaksinya,” ungkap Danny Pomanto.

Danny Pomanto melanjutkan oleh karenanya pihak Pemkot Makassar menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Dicky Rachmat Rahardjo sebagai narasumber. Agar para peserta dapat memahami bahwa pihaknya tetap melakukan pengawasan BPHTB.

Sementara itu Kabid I Bapenda Makassar Ibrahim Akkas Mulla mengatakan BPHTB ditarik 5 persen dari transaksi jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat dan warisan. Kontribusi BPHTB tergolong besar bagi peningkatan pendapatan asli daerah.

“Makanya kami minta agar setiap transaksi dilaporkan secara terbuka dan riil, karena kami tetap akan lakukan monitoring. Mengenai aturan dan sanksi saya pikir sudah jelas,” kata Ibrahim.