MAKASSARMETRO, MEDAN — Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, menjadi narasumber pada Forum Lingkungan Hidup Kota Seluruh Indonesia dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026 di Hotel Aryaduta Medan, Selasa (30/6/2026).

Forum yang mengusung tema “Dari Komitmen ke Aksi: Tangguh untuk Mempercepat Penurunan Emisi Demi Bumi Lestari” tersebut mempertemukan pemerintah kota dari berbagai daerah untuk berbagi pengalaman, inovasi, serta memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Pada kesempatan itu, Helmy membawakan materi “Transformasi Makassar Menuju Kota Rendah Emisi”. Berbagai inovasi Pemerintah Kota Makassar dipaparkan, mulai dari upaya penurunan emisi, pengembangan ruang terbuka hijau, pembangunan gedung hijau, pemanfaatan energi surya di sekolah, hingga penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik.
Menurut Helmy, sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk sekitar 1,47 juta jiwa dan luas wilayah 175,77 kilometer persegi, Makassar menghadapi berbagai tantangan lingkungan.
Mulai dari peningkatan suhu, keterbatasan akses air bersih, hingga kerentanan kawasan pesisir akibat dampak perubahan iklim. Kondisi tersebut menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Makassar untuk terus memperkuat kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program, di antaranya penurunan emisi gas rumah kaca, pengembangan ruang terbuka hijau, pembangunan gedung hijau, pemanfaatan energi surya di sekolah, hingga penggunaan kendaraan operasional berbasis listrik.
Pengelolaan sampah turut menjadi salah satu fokus pembahasan. Melalui Makassar Eco Circular (MEC) Hub, Pemerintah Kota Makassar terus mendorong pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang dimulai dari pemilahan di sumber, pengolahan sampah organik, hingga pemanfaatan kembali sampah anorganik agar memiliki nilai tambah.
Upaya tersebut diperkuat melalui pelaksanaan Jelajah Sampah di seluruh kecamatan sebagai gerakan edukasi masyarakat, sekaligus penguatan pengelolaan di TPA Tamangapa agar sistem persampahan kota berjalan lebih terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Program tersebut juga terhubung dengan Tanami Tanata’, yang mengintegrasikan pengelolaan sampah organik dengan pertanian perkotaan sebagai bagian dari upaya membangun lingkungan yang lebih berkelanjutan.
Helmy menyampaikan, berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Makassar Bebas Sampah 2029, sekaligus mendukung pengembangan Kota Rendah Emisi dan Kota Tangguh Asia.
“Perubahan iklim harus dijawab dengan aksi nyata dan kolaborasi. Karena itu, kami terus mendorong pengelolaan lingkungan yang dimulai dari perubahan perilaku masyarakat agar mampu mewujudkan Makassar yang lebih bersih, tangguh, dan berkelanjutan.” pungkasnya.
Selain menjadi narasumber, Helmy bersama para Kepala Dinas Lingkungan Hidup anggota APEKSI turut menandatangani Pernyataan Advokasi Bersama yang berisi sejumlah rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait percepatan penurunan emisi, penguatan pengelolaan persampahan, pembangunan infrastruktur hijau, serta implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon di daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Helmy turut didampingi Kepala Bidang Keanekaragaman Hayati DLH Kota Makassar, Amanda Syahwaldi.
(*)
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54