somberena parlementa

Demi Masyarakat, Dinas Perumahan Makassar Minta Pengembang Serahkan PSU ke Daerah

Senin, 19 Agustus 2019 11:29 WITA Reporter : Haider
Demi Masyarakat, Dinas Perumahan Makassar Minta Pengembang Serahkan PSU ke Daerah

MAKASSARMETRO – Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Makassar mengelar Sosialisasi Penyerahan Prasarana dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Makassar di Makassar Golden Hotel, Senin (19/8/2019).

Kegiatan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran tinggi bagi pengembang dan masyarakat perumahan tentang pemanfaatan prasarana sarana dan utilitas perumahan.

Staf Ahli Bidang II, Taufik Rahman mengatakan Pertumbuhan penduduk di wilayah Kota Makassar sangatlah cepat, hal ini disertai dengan pesatnya pembangunan pada kawasan budi daya meliputi perumahan dan kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa perkantoran, pariwisata serta kawasan industri dan pergudangan yang memerlukan sarana prasarana dan utilitas umum yang memadai.

“Perumahan dan permukiman salah satu strategi rekomendasikan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban pelayanan umum adalah dilakukan sosialisasi prasarana sarana dan utilitas perumahan di Kota Makassar oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran tinggi bagi pengembang dan masyarakat perumahan tentang pemanfaatan prasarana sarana dan utilitas Perumahan,” kata Taufik Rahman, dalam sambutanya.

Sebagai salah satu urusan wajib Pemkot Makassar dalam menyediakan prasarana dan sarana utilitas titik-titik, Pemerintah Kota Makassar dalam upaya untuk menjamin agar pemanfaatan prasarana sarana dan utilitas perumahan di Kota Makassar,
dapat dilaksanakan sesuai fungsi dan selaras sebagai peraturan daerah nomor 9 tahun 2011 tentang penyediaan dan penyerahan prasarana sarana dan utilitas pada kawasan industri perdagangan.

“Ketika pengembang belum menyerahkan prasarana sarana dan utilitas perumahannya ke pemerintah daerah yang dirugikan tidak hanya masyarakat namun juga pemerintah daerah sendiri. Hal tersebut secara legalitas pemerintah jadi tidak punya kewenangan secara administratif untuk melakukan pembangunan maupun perawatan prasarana dan sarana utilitas yang berada di dalam area perumahan prasarana dan sarana atas perumahan, jadi sulit untuk dicatat belum lagi pemeliharaan saluran air atau jalan lingkungan yang jadi terkendala, sedang di sisi lain masyarakat taunya pemerintah kalau lampu mati ada jalan atau saluran rusak itu kewajiban pemerintah faerah,” jelasnya.

Untuk itu, melalui sosialisasi ini kami meminta peran aktif dari para pengembang untuk bisa menyerahkan prasarana dan sarana utilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah kota Makassar Nomor 9 Tahun 2011 pasal 14 ayat 1 huruf C bahwa yang akan diserahkan telah mengalami peliharaan oleh pengembang paling lama 1 tahun terhitung sejak selesainya pembangunan.

“Melalui acara sosialisasi ini kepada camat dan lurah diminta untuk berbasis bertempat disipasi aktif untuk mengawasi dan menjaga lahan prasarana sarana dan utilitas perumahan yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Jangan sampai lahan PSU yang merupakan aset pemerintah daerah tersebut beralih ke tangan pihak lain atau dimanfaatkan tidak sesuai pembentukannya,” terangnya.

Topik berita Terkait:
  1. Dinas PU Makassar
Berikan Komentar
Komentar Pembaca