somberena parlementa

Bahas Dinamika Gerakan Mahasiswa di Unhas, Kapolda dan Pj. Walikota Makassar Turut Hadir

Selasa, 01 Oktober 2019 20:10 WITA Reporter : Makassarmetro
Bahas Dinamika Gerakan Mahasiswa di Unhas, Kapolda dan Pj. Walikota Makassar Turut Hadir

MAKASSARMETRO – Pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Makassar bertemu dan berdialog di Ruang Rapat A, Lantai 4 Gedung Rektorat Unhas, Tamalanrea, Makassar, Selasa (1/10/2019). Pertemuan ini dihadiri 22 pimpinan perguruan tinggi di Kota Makassar.

Turut hadir pada pertemuan ini, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Orjen Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, SH, MH dan Pj. Walikota Makassar Dr. Iqbal Suhaeb.

Pertemuan yang dipimpin oleh Rektor Unhas, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. Pada pertemuan, secara khusus membahas dinamika gerakan mahasiswa pada kampus-kampus yang ada di Makassar.

Rektor Unhas menegaskan gerakan mahasiswa pada dasarnya bukanlah gerakan politik, melainkan gerakan yang murni memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Jika kita amati, apa yang dituntut oleh mahasiswa itu pada dasarnya merupakan aspirasi yang mewakili kepentingan publik. Misalnya, mereka meminta ada Undang-Undang dibatalkan, seperti UU KPK dan UU Sumber Daya Alam. Atau mereka meminta agar beberapa RUU yang sedang dibahas agar dihentikan. Juga ada RUU yang sudah lama dibahas dan mereka minta agar segera disahkan. Itu adalah sesuatu yang menurut mahasiswa ini merupakan kebutuhan rakyat. Jadi ini bukan gerakan politik,” kata Dwia dalam pengantarnya.

Dengan demikian, sudah seharusnya pimpinan perguruan tinggi tidak boleh melarang aksi mahasiswa.

Namun demikian, tegas Dwia, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban menjaga agar gerakan mahasiswa ini tidak disusupi oleh provokator dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik.

“Kita perlu mempersiapkan beberapa langkah konkret dalam jangka pendek. Yang paling penting adalah melakukan pendekatan dialog kepada mahasiswa. Kita juga perlu mengadakan pendampingan, terutama dalam kegiatan mereka di kampus, termasuk ketika mereka melakukan aksi keluar kampus,” papar Dwia.

Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Mas Guntur Laupe, memaparkan perkembangan situasi yang berkembang di masyarakat.

Ia melihat, pada beberapa aksi-aksi mahasiswa yang melibatkan massa dalam jumlah besar, sangat rentan untuk disusupi oleh kelompok tertentu. Bahkan tidak jarang oleh preman-preman.

“Mereka inilah yang pada awalnya memprovokasi mahasiswa dan menyeret mahasiswa agar rusuh. Kita tidak ingin itu terjadi, tetapi perkembangan situasi dilapangan sangat dinamis,” kata Irjen Mas Guntur.

Dalam sesi dialog, beberapa pimpinan perguruan tinggi berkesempatan menyampaikan pandangannya, terkait dinamika gerakan mahasiswa di kampus masing-masing maupun pendekatan pengamanan.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Bosowa, Dr. Abdul Haris Hamid, SH, MH, memaparkan dilema yang dihadapi oleh kampusnya.

“Universitas Bosowa ini merupakan kampus yang lokasinya paling dekat dengan area hot spot unjuk rasa, yaitu fly over dan kantor DPRD Sulsel. Ditambah lagi kampus kami itu pagarnya rendah. Sehingga, ketika terjadi situasi rusuh, massa mahasiswa dari kampus manapun larinya ke kampus kami. Mohon kiranya hal ini dapat menjadi perhatian Bapak Kapolda, sehingga anggota kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa tidak membabi buta dalam membubarkan mahasiswa,” kata Abdul Haris.

Beberapa pandangan juga diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi yang hadir, antara lain Ketua STIE Amkop, Rektor Universitas Panca Sakti, Wakil Rektor Universitas Islam Makassar.

Di akhir pertemuan, forum pimpinan perguruan tinggi se-Kota Makassar ini menyepakati beberapa hal penting, yang akan dituangkan dalam rumusan pernyataan sikap.

Beberapa titik kesepakatan itu antara lain: perlunya pendampingan bagi mahasiswa, perlunya dialog secara intensif, serta perlunya ada proses literasi akademik terkait isu-isu aktual.

“Hal ini penting, agar mahasiswa memahami substansi dari isu yang mereka perjuangkan. Juga agar mereka dapat memahami mengapa suatu kebijakan itu diambil oleh pemerintah,” kata Dwia.

Di akhir pertemuan yang berlangsung hingga pukul 18.00 WITA ini, Kapolda Sulawesi Selatan mengajak agar proses dialog ini tidak putus.

“Bisa kita lanjutkan dalam bentuk afternoon coffee dalam waktu dekat, dan perlu juga kita mengajak mahasiswa untuk berdialog,” kata Irjen Mas Guntur.

Topik berita Terkait:
  1. Pemkot Makassar
  2. Polda Sulsel
  3. Unhas
Berikan Komentar
Komentar Pembaca