somberena parlementa

Juru Bicara Pemda

Selasa, 19 November 2019 14:09 WITA Reporter : Makassarmetro
Juru Bicara Pemda

Oleh : M. Ridha Rasyid

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengeluarkan edaran kepada nupati dan walikota di seluruh Indonesia terkait Penunjukan Juru Bicara di Lingkup Pemerintahan Daerah.

Surat Edaran dengan Nomor 480/3503/SJ  tersebut, menginstruksikan agar pemerintah deerah menunjuk satu orang pejabat kehumasan yang bertindak sebagai jubir pemerintah daerah.

Adapun dasar hukum penunjukan juru bicara ini, adalah berdasarkan Pasal 6 Permendagri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

“Hal ini sebagai upaya untuk mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antar satuan pemerintah daerah, baik dalam hubungan secara vertikal antara pemerintah pusat dan provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota maupun secara horisontal antar pemerintah daerah dalam pengelolalaan komunikasi publik. Sekaligus untuk mensinergikan informasi antar satuan kerja pemerintahan di media massa” bunyi surat yang ditandatangani 6 Mei 2019.

Pada poin kedua surat tersebut, disebutkan pemerintah akan memberikan dukungan anggaran berdasarkan  pasal 35 Permendagri Nomor 13 tahun 2011. Selain program pelatihan berupa pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis lainnya untuk peningkatan kapasitas, terutama dalam kaitannya dengan pemanfaatan teknologi bagi aparatur kehumasan di lingkungan Pemerintah  Daerah (PD).

Lalu apa pentingnya juru bicara itu? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak beberapa hal berkenaan dengan bahasan ini.

Pengertian Juru Bicara

Sederhananya, juru bicara atau disingkat dengan jubir adalah seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menerangkan kondisi atau situasi orang lain yang mengutusnya.

Peranan seorang juru bicara dalam negara adalah sangat penting untuk mewakili lembaga yang dipegangnya dalam konferensi pers atau dalam melakukan wawancara dengan wartawan ataupun media.
Fungsi Juru bicara adalah menyampaikan informasi tentang kebijakan dan kegiatan organisasinya kepada umum atau publik, baik masyarakat ataupun media massa.

Adapun peranan seorang juru bicara dalam setiap organisasi sangat penting. Juru bicara adalah orang yang dipercayakan untuk mewakili manajemen dan organisasi. Apa yang dibicarakan oleh seorang jubir akan mempengaruhi persepsi umum tentang suatu organisasi.

Banyak organisasi mengangkat seorang juru bicara berdasarkan pada kedudukan atau jabatan dalam organisasi. Yang menjadi pertimbangan adalah karena otoritas. Tetapi ada pula organisasi yang mengangkat juru bicara tidak berdasarkan pada posisi struktural. Bisa jadi seorang juru bicara dipercayakan kepada orang yang khusus menangani satu bagian atau unit khusus dalam organisasi tersebut. Contohnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

KPK mempunyai kuru bicara yang sering tampil di depan publik mewakili organisasi itu. Meskipun dalam beberapa kesempatan para pejabat atau petinggi KPK juga memberikan keterangan, tetapi dalam aktivitas komunikasi secara rutin, Juru bicara KPK yang senantiasa tampil di depan umum. Memberikan keterangan terhadap wartawan, memperikan iformasi terhadap suatu kasus kepada publik terkait kasus yang sedang ditangani. Juru bicara selalu tampil memberikan keterangan kepada umum

Orang yang menguasai masalah yang didukung oleh data dan fakta sebagai bukti pendukung. Sebelum tampil dan menyampaikan suatu informasi kepada umum ia harus tahu secara detaill konteks permasalahan yang terjadi berkatian dengan organisasi atau informasinya. Dapat meyakinkan mana informasi yang pantas atau yang benar untuk disajikan menjadi informasi publik/umum dan mana yang tidak pantas atau tidak boleh disampaikan. Apa yang disampaikan mengenai informasi publik harus berkaitan dengan undang-undang yang berlaku.

Syarat Menjadi Jubir

Menjadi seorang juru bicara harus mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam memberikan informasi dan mengkomunikasikan program. Sikap yang harus dimiliki seorang juru bicara adalah berwibawa dalam memberikan keterangan atau informasi. Selain itu, seorang juru bicara juga dituntut mempunyai sikap yang tegas agar pernyataan yang disampaikan tidak simpang siur.

Seorang juru bicara harus mempunyai wawasan yang luas dan pengetahuan yang cukup dalam bidang komunikasi publik/politik

Dalam memberikan informasi kepada publik baik melalui pemberitaan media atau tertulis harus jujur dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Seorang juru bicara tidak boleh berbohong atau menutup-nutupi informasi yang harusnya diketahui dengan jelas. Dan juga jangan menghindari atau mengeluarkan kata-kata yang tidak patut diucapkan. kepercayaan dan amanat yang harus dimiliki seorang juru bicara dalam mengemban tugasnya.

Ketika menjelaskan informasi atau keterangan publik akan menilai penampilan atau bahasa tubuh seorang juru bicara dari cara dia mengucapkan informasi tersebut. Misalnya ketika menyampaikan informasi tentang bencana atau suatu musibah, maka publik akan menilai terhadap bahasa tubuh dan mimik wajah seorang juru bicara apakah dia ikut sedih atau malah tersentum.

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya, tidak ada organisasi atau lembaga, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah, yang dapat bergerak dalam suasana terisolasir. Artinya, tidak ada organisasi yang akan mampu mencapai tujuannya tanpa memelihara hubungan yang baik dengan berbagai pihak di luar organisasi atau lembaga yang bersangkutan sendiri. Pada tingkat negara pun, pemeliharaan hubungan itu dewasa ini sudah diterima sebagai keharusan mutlak, baik pada yang menyangkut berbagai segi kepentingan, seperti kepentingan di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, politik, dan bahkan kepentingan sosial budaya. ASEAN, OPEC, APEC, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh dari kebutuhan memelihara hubungan tersebut.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut timbul sebagai kenyataan bahwa sekarang ini tidak ada lagi negara yang akan mampu mencapai tujuannya tanpa berhubungan dengan berbagai negara lainnya. Prinsip yang sama berlaku bagi suatu instansi pemerintah. Misalnya, Kementerian Luar Negeri dengan bertitik tolak dari kenyataan bahwa mempunyai wewenang melaksanakan tugas-tugas pengaturan dan berkewajiban memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini Kepala Biro Administrasi Menteri lah yang bertindak sebagai wakil dan Juru Bicara Departemen Luar Negeri dalam berhubungan dengan pihak di luar Departemen.

“Pemeliharaan hubungan itu bukan hanya dalam menyelenggarakan tugas-tugas pengaturan, akan tetapi juga dalam memberikan pelayanan. Bahkan pemeliharaan hubungan dengan pihak yang diatur dan yang dilayani pun perlu terpelihara dengan baik” (Siagian, 1999 : 52).

Salah satu fungsi juru bicara adalah menyampaikan informasi-informasi mengenai kebijakan-kebijakan dan kegiatan organisasinya kepada publik, baik masyarakat maupun media massa. Tujuannya agar pihak yang bersangkutan mempunyai pengetahuan, pengertian dan pemahaman mengenai organisasi tersebut, dengan harapan pemberian dukungan. Seperti yang dikatakan Siagian dalam bukunya “Teori dan Prektek Kepemimpinan”.

“Kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada berbagai pihak dengan maksud agar berbagai pihak itu mempunyai pengertian yang tepat tentang kehidupan organisasi perusahaan yang bersangkutan. Pengertian yang tepat diharapkan bermuara pada pemahaman dan pemberian dukungan yang diperlukan, bertolak dari kepercayaan berbagai pihak tersebut terhadap kemampuan organisasi memenuhi berbagai kepentingan yang diwakili oleh pihak-pihak yang berkepentingan itu. Yang paling bertanggung jawab untuk berperan sebagai wakil dan juru bicara perusahaan adalah pimpinan perusahaan” (1999 : 53).

Dalam “Report of the Task Force on Reorientation of UN Public Information Activities”, menyatakan bahwa fungsi juru bicara atau spokesman adalah bahwa:

“Juru Bicara berfungsi untuk mengumpulkan informasi yang patut dijadikan berita dari Sekretariat Departemen dan kegiatan-kegiatannya di luar organisasi, lalu mengembangkannya menjadi dasar uraian materi atau penerangan singkat harian, secara aktif menyebarkan materi-materi tersebut kepada media massa (media berita), dan menanggapi pertanyaan pers yang menjadi perhatian masyarakat. Kegiatan Juru Bicara harus dekat dengan pimpinan Departemen atau Organisasi agar dapat mengembangkan pesan-pesan dan mengidentifikasikan berita-berita atau kejadian-kejadian yang menjadi ketertarikan media massa. Mempunyai akses (informasi atau pesan) langsung dari pimpinan organisasi adalah kunci utama untuk kredibilitas Juru Bicara dari para pers. Juru Bicara harus terus mengikuti dan mengetahui seluruh rencana pimpinan organisasi, juga mengikuti atau mendampingi pimpinan bila bepergian” (Report of the Task Force on Reorientation of UN Public Information Activities, Chapter III: A New Communication Structure, halaman 5).  

Dengan demikian, berarti juru bicara harus mengumpulkan informasi yang patut dijadikan berita, yang kemudian dikembangkan menjadi materi informasi yang menjadi ketertarikan pers dan masyarakat mengenai organisasinya, lalu disampaikan kepada pers. Dalam mengumpulkan informasi tersebut, Juru Bicara harus mengikuti dan mengetahui seluruh kegiatan organisasinya dan mendampingi pimpinan organisasi bila bepergian agar mengetahui pandangan-pandangan, kebijakan, dan pemikiran-pemikiran pimpinan organisasi, guna menyampaikannya kepada pers dan dapat memberikan tanggapan terhadap apa yang menjadi ketertarikan pers dan masyarakat bila mereka bertanya.

Siagian berpendapat bahwa “sebagai wakil dan Juru Bicara resmi organisasi, fungsi pimpinan tidak terbatas pada pemeliharaan hubungan baik saja, tetapi harus membuahkan perolehan dukungan yang diperlukan oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya”.
Dilanjutkannya bahwa “salah satu konsekuensi logis dari fungsi demikian ialah bahwa seorang pimpinan mutlak perlu mengetahui bukan saja bagaimana merumuskan kebijaksanaan strategik, akan tetapi juga berbagai keputusan lain yang telah diambil oleh para pejabat pimpinan yang lebih rendah. Bahkan lebih dari itu. Dituntut pula pengetahuan yang memadai tentang berbagai kegiatan yang berlangsung dalam organisasi sebagai pelaksanaan dari berbagai keputusan yang telah diambil. Pengetahuan demikian akan memungkinkannya memberikan penjelasan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga berbagai sasaran tercapai. Artinya, dengan demikian persepsi yang tepat dari berbagai pihak dapat ditumbuhkan, seluruh kebijaksanaan yang ditempuh serta latar belakangnya dapat dipahami, salah pengertian tercengah timbulnya atau bila telah timbul dapat dihilangkan, dukungan yang diperlukan dapat diperoleh” (Siagian, 1999 : 54).

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan mempunyai tugas memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan kegiatan organisasi, maka Juru Bicara berfungsi sebagai pihak yang menyampaikan informasi dan memberikan penjelasan terutama bila diajukan pertanyaan oleh pihak luar. Misalnya pada saat wawancara langsung dengan pihak media massa atau pada forum tanya jawab dalam kegiatan Press Briefing, mengenai kebijaksanaan dan kegiatan organisasi yang bersangkutan, guna menumbuhkan persepsi yang tepat dan dapat dipahami dari berbagai pihak, terutama media massa. Karena media massa merupakan pihak yang memiliki peranan penting antara organisasi dengan publik, dimana media massa dapat membantu menyampaikan penjelasan mengenai kebijakan dan kegiatan organisasi tertentu kepada masyarakat luas dengan berbagai kalangan guna mendapatkan dukungan yang diperoleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Serta bila telah timbul salah pengertian mengenai kebijakan dan kegiatan organisasi tersebut atau adanya issu yang kurang tepat dengan masalah yang sebenarnya, dapat dihilangkan atau dikembalikan pada masalah yang sebenarnya, karena fungsi lain dari Juru Bicara adalah mengklarifikasi isu atau masalah tertentu yang bersangkutan dengan organisasinya. Hal tersebut dapat dilakukanmelalui Press Briefing yang diadakan Juru Bicara atau organisasi yang bersangkutan. Dengan ini dapat menciptakan citra organisasi atau lembaga yang positif.

Humas belum bisa jadi jubir
Selama ini praktek kehumasan yang dijalankan lebih banyak pada kehadiran humas mendampingi pejabat kepala daerah atau struktur yang ada di bawahnya pada kegiatan kegiatan seremonial, membuat release berita dan gambar yang disebarkan kepada media. Hanya sekedar itu. Bahkan tidak sedikit, yang memfungsikan dirinya sebagai ajudan tidak resmi kepala daerah. Penguasaan materi program dan kebijakan pemda, kemampuan komunikasi terbatas, bahkan orang yang diangkat pada jabatan ini, tanpa melalui proses pemilihan yang benar berdasarkan pengalaman, kemampuan komunikasi dan knowledge kepemerintahan yang mumpuni. Sebagai orang yang banyak bergelut di kehumasan, kecenderungan penempatan sesorang dalam jabatan ini, subyektif pada loyalitas belaka kepada pimpinan dengan mengabaikan fungsi fungsi yang seharusnya diperankan. Apatahlagi , bila humas itu di arahkan sekaligus pada tugas menjadi juru bicara. Pada beberapa kasus du daerah misalnya, kabag humas tidak otomatis menjadi juru bicara pemda, bisa saja kepala daerah menunjuk orang atau asn yang mempunyai kematangan interaksi dan komunikasi yang cukup untuk menangani fungsional ke-juru bicara-an ini. Dengan kata lain, walaupun idealnya orang humas bisa merangkap jadi juru bicara.

Penulis adalah praktisi dan pemerhati pemerintahan

Topik berita Terkait:
  1. Jubir Pemda
Berikan Komentar
Komentar Pembaca