JAKARTA – Mulai 1 Januari 2020 sebanyak 1.000 aparatur sipil negara (ASN) bakal bekerja dari rumah atau sambil liburan. Untuk sementara berlaku bagi ASN di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa, mengungkapkan rencana tersebut sifatnya masih uji coba. Dia tengah mengkaji sistem penilaian ASN. “Desain itu sebenarnya sudah ada. Tinggal kita praktikkan pelan-pelan?” ujar Suharso dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Menurut Suharso, nantinya akan ditetapkan target pekerjaan yang harus diselesaikan ASN. Hal itu diharapkan ASN dapat bekerja lebih produktif. Mereka yang diperbolehkan kerja dari rumah adalah PNS yang mengisi jabatan fungsional. “Mudah-mudahan 1 Januari bisa kita lakukan. Bappenas ingin menjadi contoh dulu,” bebernya.
Tujuan sistem kerja seperti ini untuk mengakomodasi keinginan ASN generasi muda yang tak melulu harus bekerja di kantor. Bisa dari rumah. Termasuk bisa bekerja sambil liburan, asalkan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
“Nanti tiga bulan bisa kerja di Raja Ampat, tiga bulan di Bali, tiga bulan di Tana Toraja. Sepanjang mereka bisa deliver pekerjaan. Orang bilang ini work vacation,” ungkapnya. (*)
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54