
MAKASSARMETRO – Misi Prioritas Presiden Jokowi akan memangkas alur birokrasi yang panjang dan berbelit-belit.

Dilansir dari Kontan.co.id, pemangkasan birokrasi kembali Jokowi tegaskan dalam sambutannya di hadapan para Chief Executive Officer(CEO) dalam acara Kompas 100 CEO Forum, Kamis kemarin.
“Mulai tahun depan kita akan lakukan pengurangan eselon untuk pemangkasan birokrasi. Sekarang eselon ada 1 sampai 4, yang eselon 3 dan 4 akan kita potong,” tutur Jokowi.
Jokowi juga menyatakan bahwa telah memberi instruksi pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB) untuk menggantikan posisi eselon 3 dan 4 itu dengan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI).
“Saya sudah perintahkan Kementerian PAN-RB, gantikan dengan AI karena saya yakin kecepatan kita dalam birokrasi akan lebih cepat. Saya yakin itu,” tandasnya.
Upaya pemangkasan birokrasi dalam pemerintahan ini juga akan menjadi salah satu poin yang diusung dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
RUU tersebut rencananya akan segera diajukan kepada dewan legislatif DPR untuk segera dibahas pada awal tahun 2020.
RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diyakini dapat memperbaiki iklim investasi dalam negeri sehingga membuka kesempatan kerja yang lebih besar di Indonesia.
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54