Ilustrasi. MAKASSARMETRO – Untuk mengurangi intensitas genangan di beberapa titik yang ada di Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar rutin melakukan pengerukan sedimen.

Ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dan Drainase Dinas PU Kota Makassar, Syafar Majid, Kamis (22/10/2020).

Khususnya untuk jalan protokol Urip Somoharjo, terlebih di area depan kantor Gubernur Sulsel volume genangan paling tinggi. Mengantisipasi hal tersebut pihaknya telah membuat tali air atau kanal kecil.
“Depan kantor Gubernur Sulsel itu dulunya kecil kita kasih lebar, dan sudah ada beberapa titik juga yang kita keruk sedimennya,” ujarnya.
Diakui Syafar, banjir dan genangan di titik rawan masih saja terjadi, tetapi begitu tidak berlangsung lama.
“Ada beberapa titik yang sementara kita kerja. Hasil pantauan kita memang masih ada banjir tapi tidak terlalu lama,” tuturnya.
Selain itu dia juga telah membentuk tim yang bertugas memantau kondisi titik-titik drainase. Ada lima zona wilayah pemantauan, setiap zona terdiri dari dua, tiga sampai empat kecamatan.
“Jadi hasil pemantauan tim ini sebagai data untuk kita mana yang akan direhab, dibangun, dan sedimennya dikeruk,” katanya.
Diketahui selain jalan Urip Sumoharjoa, jalan lain yang rawan terjadi genangan diantaranya AP Pettarani, dan Jalan Veteran. (*)
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54