Kebijakan Tegas Pemkot Makassar, Tenaga Kontrak Malas akan Disingkirkan

MAKASSARMETRO – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar tengah mengevaluasi kinerja tenaga kontrak. Mereka yang malas dan tidak produktif, kontraknya tidak akan diperpanjang dan langsung diputus.

Kepala Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian BKPSDM Kota Makassar, Kadir Masri, mengungkapkan bahwa pihaknya mulai mendata tenaga kontrak yang kinerjanya dinilai kurang baik.

“Ini sementara kita teliti dulu, yang malas itu tidak akan kita perpanjang kontraknya. Mudah-mudahan pekan depan sudah rampung,” kata Kadir dikutip dari Sindonews, Selasa (12/1/2021).

Tidak menyebutkan angka, Kadir memastikan jumlah tenaga kontrak akan berkurang. Kebijakan itu berdasarkan intruksi Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin.

Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin, menilai tenaga kontrak yang tidak produktif sudah seharusnya dievaluasi. Terlebih banyak informasi yang beredar tidak sedikit tenaga kontrak yang namanya terdaftar, tetapi tidak bekerja lagi di pemkot.

“Jadi tenaga kontrak yang memang sudah tidak memberikan kontribusi nyata bagi akselerasi pemerintahan dan pelayanan harus dievaluasi,” tegas Rudy.

Pada APBD 2020, setidaknya Pemkot Makassar menghabiskan anggaran Rp152 miliar untuk membayar gaji 8.449 tenaga kontrak. Tiap bulan, mereka digaji Rp1,5 juta. Jumlah itu belum termasuk potongan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. (*)