Arahan Kemendagri, TPP Pejabat Plt di Pemkot Makassar Dipangkas

MAKASSARMETRO – Pemerintah Kota Makassar memangkas tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi pelaksana tugas (Plt).

Kepala Bidang Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Munandar, mengatakan pemangkasan ini sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kebijakan ini mulai berlaku untuk pencairan TPP Januari. Itu karena regulasi dari Kemendagri keluar pada Desember 2020 lalu

Munandar menjelaskan, pejabat yang memegang dua jabatan sekaligus tetap menerima TPP dari jabatan sementaranya sehingga mendapat dua sumber penghasilan dalam sebulan.

“Di jabatan definitifnya dia bisa terima TPP 100 persen. Di jabatan Plt sebelumnya menerima 75 persen, tetapi sekarang berubah menjadi 20 persen saja,” ujar Munandar, beberapa waktu lalu.

Munandar berujar, daerah bisa menyesuaikan dengan kemampuan masing-masing. “Penetapan 20 persen ini hasil rapat dari Bagian Hukum, Bagian Organisasi Tata Kelola Pemerintahan, dan BKD. Nilai itu sebagai tambahan beban kerja karena ada tugas lebih,” bebernya. (*)