MAKASSARMETRO – Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, di kediaman Wali Kota Makassar, Jalan Amirullah, Rabu (26/5/2021).

Pada kesempatan ini Bima Haria melakukan rapat kordinasi terkait kesiapan penerimaan CPNS 2021. Tahun ini pemerintah pusat membuka pendaftaran 1 juta guru PPPK, 150 ribu non-guru PPPK, dan 150 PNS.

Bima mengatakan, jumlah itu adalah rekor selama sejarah penerimaan CPNS di Indonesia. “Ketika saya dikasih tau 1,3 juta, saya langsung duduk lemas. Itu rekor, kita belum pernah mengadakan sebesar ini, biasanya setahun 150 ribu-200 ribu. Ini 1,3 juta, kapan selesainya, 200 ribu aja butuh waktu 4-6 bulan. Apalagi dengan kondisi Covid seperti ini,” beber Bima.
Pihaknya pun melakukan pertemuan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, untuk membahas teknis CPNS 2021.
“Jadi saya duduk dengan Menpan, dengan Dikbud, karena 1 juta guru kan, bagi tugas aja, saya dibantu, yang satu 1 juta PPPK itu nanti dilaksanakan Dikbud di sekolah-sekolah, itu perlu kesiapan oleh teman-teman di daerah oleh BKD,” terangnya
“Pertama untuk lokasi tempatnya, kedua karena ini masih covid ini gimana prokesnya ini, hati-hati jangan sampai varian baru menyebar di test itu,” lanjutnya
Bima mengatakan, kunjungannya ini tidak hanya di Makassar, tetapi juga di daerah-daerah lainnya.
Hal ini untuk memastikan kesiapan di setiap daerah, terkait teknis pelaksanaan CPNS nantinya.
Pemerintah rencananya akan mulai menerima pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja(PPPK) mulai pada Mei-Juni 2021.
Lalu, seleksinya dijadwalkan pada Juli hingga Oktober 2021. Sementara pengumuman kelulusan pada November 2021, serta pemberkasan, dan penetapan NIP pada November-Januari 2021
Tahun ini total kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021 yang terdiri CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 1.275.387.
Kebutuhan tersebut terdiri atas kebutuhan instansi di pemerintah pusat sebanyak 83.669 dan instansi di pemerintah daerah sebanyak 1.191.718. (*)
Urai Antrean Panjang, Pengisian BBM di Sulsel Pakai Aturan Pelat Ganjil Genap
Minggu, 13 September 2026 17:30
Munafri Jamu dan Lepas Pemain PSM ke Parepare, Tegaskan Dukungan Pemkot Makassar
Sabtu, 12 September 2026 18:29
Percepat Normalisasi Antrean BBM, Munafri Sarankan Klaster SPBU dan Jadwal Khusus Truk-Bus
Sabtu, 12 September 2026 10:07
Kunker ke BPJS Ketenagakerjaan, Komisi D DPRD Makassar Matangkan Ranperda Jamsostek
Jumat, 11 September 2026 23:12
Ridwan Andi Wittiri Desak Percepatan Penanganan Kelangkaan BBM di Makassar
Rabu, 09 September 2026 12:42
Bantu Petugas Kebersihan, DLH Makassar Hibahkan Motor Tiga Roda untuk Pasar Senggol
Selasa, 08 September 2026 16:19
Appi Titip Tugas Khusus untuk Kepala UPT TPA Tamangapa: Benahi Sistem, Rangkul Warga
Selasa, 08 September 2026 14:34
Didukung Sahabatnya Figur Muda Ternama, Rezza Said Mantap Maju ke Musda REI Sulsel
Senin, 07 September 2026 12:03