Helmy Budiman: Wajib Hukumnya Pekerja Rentan Diberi Perlindungan Jamsostek

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Kepala Bappeda Kota Makassar, Helmy Budiman menegaskan bahwa Pemkot terus mengutamakan pemberian jaminan perlindungan kepada seluruh masyakarat. Terkhusus pekerja rentan non Informal.

Demikian disampaikannya saat menghadiri sosialisasi perlindungan Jamsostek bagi pekerja rentan RT/RW, Perangkat Desa, Non-ASN dan Penyelenggara Pemilu Tahun 2023 oleh BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar. Bertempat di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar, Senin (31/10/2022).

“Kami dari Pemkot Makassar sangat merespon dan mendukung penuh program ini. Pemerintah wajib hukumnya memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh masyarakat, apalagi bagi pekerja rentan non informal yang selama ini kesulitan akses,” pungkas Helmy

Adapun program ini sebagai bentuk tindak lanjut dari Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan yang dicanangkan oleh Bapak Wakil Presiden pada 27 Oktober 2022. Sekaligus sebagai rangkaian dari sosialisasi Permendagri 84 Tahun 2022 menjadi penguatan dalam pencanangan program BPJS Ketenagakerjaan Utk perlindungan pekerja rentan.

Direktur Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, Zainuddin mengungkapkan bahwa komitmen BPJS Ketenagakerjaan hadir memberikan jaminan kepada seluruh pekerja. Baik formal dan informal.

“Sesuai data BPJS ketenagakerjaan, terdapat 1,5 jt pekerja rentan yang telah terlindungi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan tahun 2023, kita menargetkan untuk melakukan peningkatan jaminan sosial mulai dari perangkat desa, RT/RW, Non ASN, petugas keagamaan, pekerja rentan informal,” ujarnya.

Lanjut Zainuddin, timnya akan mulai mendata dari desa karena selama ini banyak tenaga kerja informal di pedesaan belum tercover program ini. Seperti petani, nelayan, marbot masjid, dan sebagainya.

“Tentunya BPJS ketenagakerjaan, berharap adanya perluasan cakupan peserta, regulasi yang mengatur dan komitmen kepala daerah dalam mendukung program BPJS ketenagakerjaan. Tim kami akan segera turun mendata mulai dari desa” lugasnya.

Hal senada diungkapkan oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan, Hendrayanto, menurutnya dengan adanya program ini diharapkan terjadi peningkatan peserta. Terkhusus pekerja rentan informal yang ada di Makassar.

Termasuk harapan pada agenda Pemilu di tahun 2023 dan 2024. BPJS Ketenagakerjaan akan segera berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu Makassar agar seluruh petugas atau penyelenggara pemilu segera terlindungi dengan Program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami berharap melalui kegiatan ini peserta pengguna program ini meningkat, apalagi mendekati tahun politik, penting untuk mengcover para petugas teknis penyelenggara pemilu agar terlindungi,” imbuh Hendrayanto.

Turut hadir pada kegiatan sosialisasi ini, perwakilan dari satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Ketenagakerjaan, BKPSDMD dan Bagian Hukum Pemkot Makassar. (*)