Kepala BPKAD Makassar: Rp1,6 Triliun Pendapatan Pemkot Triwulan II 2023

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Realisasi pendapatan Pemerintah Kota Makassar hingga triwulan II tahun anggaran 2023 baru mencapai Rp1,6 triliun.

Persentasenya 35 persen dari target Rp4,8 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.

Artinya, selisih pendapatan yang belum dimaksimalkan mencapai Rp3,1 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Makassar, Muh Dakhlan mengatakan dari 51 Organisasi Perangkat Daerah, hanya 28 OPD yang diberikan beban untuk menarik pendapatan.

OPD tersebut antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pemadam Kebakaran.

Selanjutnya Dinas Pertanahan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perikanan dan Pertanian.

Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, BPKAD, Bapenda, serta seluruh kecamatan di Kota Makassar kecuali Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Dari 28 OPD tersebut, hanya satu OPD dengan realisasi diatas 50 persen, yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

DLH mencatatkan pendapatan sebesar Rp663,2 juta atau 67,92 persen dari target Rp976,5 juta.

“Diatas 50 persen baru DLH, selebihnya ada yang 40 persen, ada juga yang baru 10 persen lebih,” ucap Dakhlan, Minggu (16/7/2023).

Idealnya kata dia, pendapatan di triwulan II menyentuh angka 40 persen

Adapun beberapa OPD yang realisasinya 40 persen antara lain Kecamatan Biringkanaya 44,89 persen atau Rp2,1 miliar dari target Rp4,7 miliar.

Disusul 41,66 persen atau Rp1,7 miliar dari target Rp 4,3 miliar.

Kemudian 40,94 persen atau Rp1 miliar dari target Rp 2,5 miliar.

Selanjutnya 40,90 persen atau Rp1 triliun dari target Rp2,6 triliun.

Lalu 40,18 persen atau Rp1,6 miliar dari target Rp4 miliar.

“OPD dengan realisasi capai 30 persen ada lima OPD, delapan OPD realiasi diatas 10 persen dan 8 OPD dengan realisasi 0- 10 persen,” paparnya.

Adapun lima OPD dengan pendapatan terendah ialah Dinas Koperasi dan UKM 0 persen, Dinas Perdagangan 2,8 persen, Dinas Penataan Ruang 6,87 persen.

Dinas Kesehatan 9,56 persen, serta Dinas Pertanahan baru diangka 10,37 persen. (*)