BPKAD Makassar: Lambannya Pencairan SPD Pemprov Pengaruhi Realisasi Pendapatan Pemkot

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengeluarkan kebijakan terkait manajemen kas daerah, lantaran lambannya pencairan Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Pemprov Sulsel.

Karenanya, Kepala BPKAD Makassar, Muh Dakhlan meminta OPD Pemkot Makassar fokus memprioritaskan program strategis yang mendesak untuk segera dicairkan, dan mana yang bisa ditunda agar cashflow keuangan Pemkot Makassar memadai untuk membayar belanja.

“Ada pernyataan dari provinsi, kalau dana bagi hasil kita tidak terbayarkan full satu tahun ini. Sementara DBH itu berhadapan dengan belanja. Makanya itu kita agak tahan sedikit. Seandainya full dibayarkan DBH, kita pasti belanja juga. Saya tidak tahu sampai bulan berapami (DBH yang dibayarkan), apakah Maret yang sudah terbayar, tapi bisa dikonfirmasi dulu,” ujar Dakhlan.

Kata Dakhlan, jika DBH tidak tertransfer secara full maka akan mempengaruhi belanja daerah. “DBH kan termasuk pendapatan. Kalau itu tidak tertransfer full tahun ini, pasti akan berpengaruh di belanja kita,” imbuhnya.

Dakhlan juga melakukan pembatasan SPD untuk perjalanan dinas, sesuai instruksi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Makanya kita tahan, yang penting-penting saja berangkat. Bukan kita tidak ACC. Ada yang ACC, tapi kalau misalnya 10 orang (pengajuan) yah cukup dua orang atau satu orang saja yang berangkat. Karena itu tadi ada surat edaran BPK yang ditandatangani wali kota untuk tidak meninggalkan tempat,” terang Dakhlan.

Saat ini, posisi realisasi pendapatan berada di kisaran 64 persen. Sementara belanja sekitar 52 persen. “Hampir samaji dibanding tahun lalu posisinya. Namun biasanya di akhir tahun seperti ini, akan semakin cepat penyerapan anggaran. Termasuk realisasi belanjanya,” tandas Dakhlan. (*)