BPKAD Makassar Dilibatkan Sertipikasi Ribuan Aset Pemkot

MAKASSARMETRO, MAKASSAR — Pemkot Makassar berkomitmen memperbarui seluruh aset agar tercatat secara resmi atas nama pemerintah kota. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pengamanan, baik fisik maupun administrasi.

Olehnya, Wali Kota Munafri Arifuddin akan mengumpulkan tim aset dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Dinas Pertanahan Kota Makassar.

Sekda Kota Makassar, Zulkifly Nanda, mengatakan, tujuannya untuk menyusun strategi percepatan sertifikasi aset dan membicarakan bagaimana pengamanan dan peningkatan keamanan dengan aset yang dimiliki oleh pemerintah kota.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengungkap ada 4.553 aset milik daerah yang belum bersertifikat. Bahkan, Balai Kota Makassar termasuk di antaranya.

Ada sebanyak 6.976 lebih bidang tanah dimana diantaranya terdapat 2.423 bidang yang sudah bersertifikat dan 4.553 bidang yang belum bersertifikat.

Dijelaskan dari total bidang tanah yang bersertifikat, hanya 1.981 yang benar-benar atas nama Pemkot Makassar. Sebagian lainnya masih tercatat atas nama instansi lain, termasuk pemerintah pusat.

Diakui anggaran menjadi kendala dalam proses sertifikasi. Selain itu, banyak aset bermasalah karena tidak memiliki dokumen pendukung yang lengkap. Beberapa juga tengah bersengketa dengan masyarakat.

Pemkot Makassar memprioritaskan sertifikasi aset kantor yang digunakan untuk pelayanan publik. Sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan menjadi fokus utama. (*)