Wali Kota Pekanbaru: Makassar Layak Jadi Contoh Pengelolaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
MAKASSARMETRO, MAKASSAR — Di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, Kota Makassar terus menunjukkan perannya sebagai salah satu daerah rujukan dalam pengembangan tata kelola pemerintahan, transformasi pelayanan publik, dan pembangunan daerah di Indonesia.
Berbagai inovasi yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar kini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik bagi pemerintah daerah lain untuk menjalin kerja sama dan saling berbagi praktik terbaik (best practices).
Hal tersebut kembali terlihat melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kota Pekanbaru yang berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (10/7/2026).
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bersama Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, serta disaksikan jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari kedua pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Agung mengaku dirinya bersama rombongan telah berkeliling Kota Makassar sebelum menghadiri agenda resmi di Balai Kota.
Kesempatan itu dimanfaatkan untuk berdialog dengan masyarakat mengenai kepemimpinan Wali Kota Makassar.
“Hari ini sebelum ke Balai Kota, kami berkeliling terlebih dahulu dan menanyakan langsung kepada masyarakat tentang kepemimpinan Wali Kota (Pak Munafri Arifuddin) di Kota Makassar,” ujarnya.
“Dari survei sederhana yang kami lakukan, hampir 95 persen masyarakat menyatakan senang dengan kepemimpinan Pak Munafri Arifuddin,” lanjut dia.
Agung Nugroho, mengungkapkan alasan di balik dipilihnya Kota Makassar sebagai mitra kerja sama sekaligus daerah tujuan studi tiru.
Menurutnya, berbagai inovasi pemerintahan yang dijalankan di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menjadi daya tarik tersendiri bagi Pemerintah Kota Pekanbaru.
Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antardaerah melalui pertukaran pengalaman, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor.
Agung mengatakan, rombongan Pemerintah Kota Pekanbaru sengaja datang dari Provinsi Riau untuk belajar langsung dari berbagai terobosan yang telah dijalankan Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, meskipun luas wilayah dan jumlah penduduk kedua kota relatif tidak jauh berbeda, Makassar mampu menunjukkan kinerja fiskal yang baik dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi serta berbagai inovasi pelayanan publik.
“Kami datang jauh dari Provinsi Riau karena ingin banyak belajar. Kami ingin mempelajari tata kelola pemerintahan, pengelolaan lingkungan, hingga sistem pelayanan perizinan terpadu berbasis digital,” katanya.
Melalui kolaborasi ini, Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen membangun kemitraan yang saling menguatkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, pelayanan publik yang semakin berkualitas, yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Salah satu fokus kerja sama adalah penguatan pelayanan publik berbasis digital, termasuk penandatanganan nota kesepahaman antara perangkat daerah terkait mengenai penyelenggaraan perizinan melalui sistem digital.
Selain itu, ruang lingkup kesepakatan bersama mencakup pembangunan dan pengembangan potensi daerah, optimalisasi pelaksanaan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta percepatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
Ia menilai Makassar memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang kawasan Indonesia Timur sekaligus salah satu simpul utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Kondisi tersebut dinilai memiliki banyak kesamaan dengan tantangan yang dihadapi Pekanbaru, terutama dalam mengelola pertumbuhan kota, urbanisasi, penataan ruang, hingga modernisasi pelayanan publik.
“Kota Makassar kami pilih karena memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat ekonomi di Indonesia bagian timur,” tuturnya.
“Selain itu, tantangan yang dihadapi juga hampir sama dengan Pekanbaru, sehingga sangat memungkinkan dilakukan transfer pengetahuan dan pengalaman antar Kota,” sambung Agung.
Dia juga menyampaikan kekagumannya terhadap latar belakang Munafri Arifuddin sebagai pengusaha yang kini memimpin Kota Makassar.
Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi nilai tambah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
“Karena basic Pak Wali juga seorang pengusaha yang sukses, kami berharap bisa banyak belajar agar Pekanbaru juga bisa berkembang seperti Kota Makassar,” terangnya.
Dalam kerja sama tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru ingin memperkuat kolaborasi di berbagai sektor, mulai dari pengembangan inovasi daerah, percepatan penanganan stunting, akselerasi pembangunan infrastruktur, peningkatan jaminan sosial, hingga penguatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
Selain itu, kedua daerah juga sepakat memperkuat kerja sama dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis digital.
Agung turut memaparkan sejumlah inovasi yang telah dijalankan Pemerintah Kota Pekanbaru dan siap dibagikan kepada Pemerintah Kota Makassar sebagai bagian dari semangat saling belajar.
Di bidang pelayanan perizinan, Pemerintah Kota Pekanbaru juga berhasil mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Proses penerbitan izin kini dapat diselesaikan melalui sistem digital yang dikembangkan pemerintah kota. ini kami coba lihat bagaimana di kota Makassar,” ungkapnya.
Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga melakukan penataan besar-besaran terhadap tiang reklame yang selama ini dinilai mengganggu estetika kota.
Melalui kerja sama ini, Agung berharap Kota Pekanbaru dan Kota Makassar dapat saling bertukar pengalaman, memperkuat inovasi, serta mempercepat pembangunan daerah.
“Kami datang ke Makassar untuk belajar. Tetapi kami juga ingin saling berbagi pengalaman. Harapannya, bisa sama-sama berkembang, mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kemandirian fiskal, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sedangkan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Kota Pekanbaru bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi momentum bagi kedua daerah untuk saling belajar dan bertukar inovasi dalam membangun pemerintahan yang lebih efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, kerja sama antardaerah harus dimanfaatkan sebagai ruang bertukar pengalaman sehingga masing-masing pemerintah daerah dapat mengadopsi inovasi yang terbukti berhasil diterapkan.
“Kami berharap setelah pertemuan ini, kami juga bisa mengambil bagian untuk mempelajari sistem yang dilakukan oleh teman-teman OPD. Jadi kerja sama ini bukan hanya Pekanbaru belajar dari Makassar, tetapi Makassar juga ingin belajar dari Pekanbaru,” kata Munafri.
Pada kesempatan itu, pria yang akrab disapa Appi itu memaparkan sejumlah potensi dan capaian pembangunan Kota Makassar. Ia menjelaskan, Makassar merupakan gerbang utama kawasan Indonesia Timur dengan dukungan infrastruktur perdagangan dan jasa yang lengkap.
Lanjut Appi, Kota Makassar memiliki bandara internasional, pelabuhan laut internasional, serta menjadi pusat distribusi barang dan jasa yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia Timur.
“Kota Makassar adalah pintu gerbang Indonesia Timur, kami memiliki infrastruktur perdagangan dan jasa yang cukup lengkap, mulai dari bandara internasional hingga pelabuhan internasional yang menopang aktivitas ekonomi kawasan,” ujarnya.
Munafri menjelaskan, luas wilayah Kota Makassar, yang terbagi dalam 15 kecamatan, terdiri atas 14 kecamatan di daratan dan satu kecamatan kepulauan, yakni Kepulauan Sangkarrang yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Spermonde.
Keberadaan gugusan pulau tersebut, kata dia, menjadi salah satu potensi unggulan sektor pariwisata yang terus dikembangkan Pemerintah Kota Makassar.
Dari sisi pembangunan, Munafri menyebut Makassar terus menunjukkan tren positif di berbagai indikator makro daerah.
Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, pemerintah kota berhasil menekan angka pengangguran terbuka yang sebelumnya berada di kisaran dua digit menjadi sekitar 9,6 persen.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar meningkat menjadi 6,61 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 5,3 persen.
“Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar juga menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia. Saat ini Makassar berada di peringkat ketujuh nasional,” ungkapnya.
Selain itu, inflasi Kota Makassar tetap terjaga pada angka sekitar 2,51 persen, sedangkan tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga berada di kisaran 4,42 persen.
Munafri juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang terus mengalami penguatan. Menurutnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
“Target kami pada 2027, Makassar menjadi salah satu daerah dengan kapasitas fiskal yang kuat, di mana PAD mampu melampaui dana transfer atau dana bagi hasil dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Munafri juga memperkenalkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota Makassar yang menjadi motor penggerak pembangunan.
Salah satunya adalah Makassar Creative Hub (MCH), sebuah pusat pengembangan talenta muda yang disiapkan untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi maupun generasi muda yang sedang memasuki dunia kerja.
Melalui program tersebut, pemerintah menghadirkan pelatihan peningkatan keterampilan (upskilling), pengembangan kompetensi (reskilling), hingga mempertemukan pencari kerja dengan dunia usaha dan industri.
“Makassar Creative Hub kami bangun untuk menyiapkan anak-anak muda menghadapi dunia kerja,” ungkapnya.
“Di sana mereka mendapatkan pelatihan, peningkatan kompetensi, sekaligus dipertemukan dengan perusahaan maupun investor,” tambah Munafri.
Ia mengungkapkan, Makassar Creative Hub yang berlokasi di kawasan Pantai Losari akan diperluas hingga menjangkau seluruh kecamatan di Kota Makassar. Program tersebut juga telah menarik perhatian berbagai perusahaan teknologi global.
Pemerintah Kota Makassar tengah memperkuat kerja sama dengan Apple Developer Academy untuk pengembangan talenta digital di Indonesia Timur.
“Selain itu, perusahaan hiburan global Netflix juga mulai membuka ruang kolaborasi dalam pengembangan industri kreatif di Makassar,” sebutnya.
Tak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, Pemerintah Kota Makassar juga memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Appi menjelaskan, saat ini pemerintah kota membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi sekitar 81 ribu pekerja rentan dan pekerja keagamaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Program tersebut mencakup perlindungan berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kelompok masyarakat yang dinilai rentan terhadap risiko sosial ekonomi.
“Kami ingin memastikan para pekerja rentan tetap memiliki perlindungan. Ketika kepala keluarga mengalami musibah, keluarganya tidak langsung jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem. Karena itu pemerintah hadir memberikan perlindungan melalui APBD,” tegas Appi.
Pada tahun 2026 ini, Pemerintah Kota Makassar juga menambah sekitar 45 ribu peserta dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) untuk memberikan kepastian masa depan bagi pekerja rentan dan pekerja keagamaan setelah memasuki usia tidak produktif.
“Program tersebut bahkan telah menjadi salah satu model yang mendapat perhatian dari BPJS Ketenagakerjaan untuk direplikasi di berbagai daerah di Indonesia,” kata politisi Golkar itu.
Selain perlindungan sosial, transformasi digital juga menjadi salah satu fokus utama Pemerintah Kota Makassar.
Munafri menjelaskan, saat awal dirinya menjabat terdapat sekitar ratusan aplikasi pelayanan publik yang berjalan sendiri-sendiri di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Untuk meningkatkan efisiensi dan memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah, seluruh aplikasi tersebut kini diintegrasikan ke dalam satu platform digital bernama Lontara+ atau Makassar Super Apps.
“Seluruh layanan kami satukan dalam satu aplikasi. Dengan begitu masyarakat tidak perlu lagi membuka banyak aplikasi berbeda untuk mendapatkan pelayanan pemerintah. Semuanya terintegrasi melalui aplikasi Lontara+,” pungkasnya. (*)