Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD, Berikut Anjuran BPKAD Makassar

Senin, 09 Oktober 2017 20:44 WITA Reporter :
Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD, Berikut Anjuran BPKAD Makassar

MAKASSARMETRO– Seluruh SKPD se-Kota Makassar diharapkan untuk melengkapi dokumennya dalam menyusun pertanggungjawaban pengelolaan APBD. Pasalnya, beberapa bulan lagi akan segera memasuki tahun 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar, Muh. Fuad Arfandy saat ditemui di ruangannya. Senin (9/10/2017).

“Melihat tren beberapa tahun yang lalu biasanya minggu kedua Desember BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) melakukan pemeriksaan oleh karenanya setiap SKPD harus memperkuat kelengkapan dokumennya,” ungkap Muh. Fuad.

Menurutnya, kelengkapan dokumen harus ditopang sistem administrasi dan kearsipan yang baik. Sehingga tidak memakan waktu lebih ketika menyusun pertanggungjawaban dan tidak kelabakan. Lagipula memudahkan jikalau terdapat kekurangan dalam penyusunannya.

“Meskipun proses penginputan data keuangan telah memakai sistem online. Pihak auditor tetap akan memeriksa hardcopy yang tertera tanda tangan, atau ada hitam di atas putihnya,” katanya.

Dari segi pendapatan, lanjut Fuad, sifatnya lebih sederhana, surat tanda setoran (STS) seperti bukti tanda setoran ke bank, bukti terima, harus dipegang dengan baik dan harus dibukukan dengan baik. Sedangkan dari segi belanja, bukti-bukti pembelanjaan semisal bukti pemotongan pajak, slip gaji honor pegawai, harus diarsipkan dengan baik.

“Demikian juga dengan pengadaan barang dan jasa. Harus lengkap semua dokumennya harus oleh setiap SKPD mulai dari kwitansinya, surat kuasanya dan lain sebagainya,” tambahnya.

Berdasarkan keterangan Muh. Fuad, agak sering terjadi di sejumlah SKPD yang tercecer dokumennya. Oleh karenanya dia menghimbau agar memperbanyak arsip, untuk meminimalisir hal tersebut.

“Kalau perlu setiap bidang harus memegang dokumennya masing-masing kalau bisa sub bagian keuangan juga harus memegang kopiannya. Jadi kalau ada yang tercecer setidaknya masih ada cadangan,” ujar Fuad.

“Intinya SKPD harus memiliki sistem administrasi dan kearsipan yang baik. Sebab kita ingin memaksimalkan penyajian data laporan pertanggungjawaban keuangan,” tutupnya.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca