MAKASSARMETRO– Biasanya warga mengunjungi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk mengurus administrasi kependudukan.

Beda halnya dengan Disdukcapil Kota Makassar, pelayanan administrasi kependudukan termasuk perekaman KTP elektrik dilakukan di rumah warga.

Kepala Disdukcapil Makassar, Aryati Puspa Abady mengatakan layanan jemput bola “Kupas Tas” ini diperuntukkan bagi warga yang memiliki kebutuhan khusus.
“Jadi pelayanan bukan hanya di kantor, kita juga jemput bola. Kali ini kita datangi rumah warga, utamanya bagi warga yang memiliki kebutuhan khusus. Baik difabel maupun sakit,” ungkap Aryati Puspa Abady, Rabu (30/1/2019).
Untuk hari ini, petugas Disdukcapil Makassar lengkap dengan peralatan perekaman administrasi kependudukan mendatangi warga di tiga titik.
“Kita datangi tiga titik, di BTN Hamzy, sekarang kami di titik yang kedua di Jalan Perintis Kemerdekaan 18 Lorong 8. Sebentar suatu titik lagi di Kecamatan Manggala,” ujarnya.
Total ada empat warga yang dilayani. Jumlah ini, kata Aryati Puspa Abady, berdasarkan informasi dan laporan dari berbagai pihak.
“Kita memang minta masyarakat melaporkan keluarganya yang butuh pelayanan khusus. Informasi juga datang dari Ketua RT dan RW, Lurah dan Koordinator Kecamatan yang merupakan staf kami di Disdukcapil,” pungkasnya.
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54