
MAKASSARMETRO – Badan Perencaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar mengelar Focus Group Discussion (FGD) penetapan batas wilayah kecamatan, Jumat (29/11/2019). Hal ini dilakukan sebagai acuan batas wilayah dan kemudahan pelayanan bagi masyarakat.

Kepala Bappeda Kota Makassar Iriani mengatakan, penetapan batas wilayah di Kota Makassar sangatlah penting demi pelayanan agar tak saling bersingungan.
Iriani menjelaskan dua hal penting terkait batas wilayah.
“Pertama kalau tak peduli batas wilayah, jangan main main dengan batas wilayah. Kedua penting bagi acuan pelayanan, kita melayani bukan batas wilayah kita, itu wilayah keluruahab, inilah tugas kita bagaiamana memikirkan batas tegas masing masing punya wilayah dan tak bersingungngan lagi,” paparnya.
Iriani menjelaskan, penentuan batas wilayah sangatlah penting tak hanya pelayanan tapi juga keamanan bagi warga di Kota Makassar.
“Pelayanan harus dikedepankan, dan terbantuk oleh komandan daerah militer dan sangat membantu dalam penentuan batas wilayah mengetahui di aspek keamanan dan sangat bergarap teman di kecamatan dan kelurahan memperhatikan hak sesama tak main main,” jelasnya.
Olehnya itu, peran aparatur pemerintah dan kelurahan juga sangat penting dalam penentuan batas wilayah di daerahnya masing-masing.
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54