somberena parlementa

Larangan Gudang dalam Kota, Camat Wajo: Kami Usulkan Dikaji Kembali

Rabu, 05 Februari 2020 19:21 WITA Reporter : Musthain
Larangan Gudang dalam Kota, Camat Wajo: Kami Usulkan Dikaji Kembali

MAKASSARMETRO – Pemerintah Kota Makassar melarang hadirnya gudang ekspedisi di tengah kota. Hal itu telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) nomor 13 tahun 2009 tentang kawasan pergudangan terpadu serta Peraturan Walikota (Perwali) nomor 20 tahun 2011 tentang larangan gudang dalam kota dan Perwali Nomor 93 tahun 2005 tentang peraturan kegiatan gudang dalam kota.

Peraturan tersebut menyebutkan bahwa usaha pergudangan hanya boleh dilakukan di dua kecamatan, yaitu kecamatan Tamalanrea dan kecamatan Biringkanaya.

Berkaitan dengan hal itu, Camat Wajo, Ansaruddin mengungkapkan usulannya agar regulasi tersebut bisa dikaji kembali. Ansaruddin menyampaikan usulannya ini pada pembukaan Musrenbang tingkat kecamatan Wajo, di Karebosi Condotel Hotel, Rabu (5/2/2020).

“Ini sekadar usulan pertimbangan dari kami, karena kami melihat untuk menutup usaha ekspedisi, sampai saat ini kita belum bisa melaksanakan. Jadi mungkin, perlu kiranya dikaji kembali, bagaimana menjadi solusi, sehingga usaha ekspedisi ini bisa berjalan secara legal,” ujar Ansaruddin

Menurut Ansaruddin, usaha gudang ekspedisi dibutuhkan karena berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di kecamatan Wajo. Selain itu, wilayah kecamatan Wajo yang dekat dengan pelabuhan dinilai sebagai lokasi yang strategis untuk usaha gudang ekspedisi.

“Kita ketahui bahwa di daerah utara di kecamatan Wajo ini sangat padat dengan aktivitas ekspedisi, karena memang ekspedisi ini juga dibutuhkan di kecamatan Wajo, di situ banyak dibutuhkan serapan tenaga kerja, dan banyak pertumbuhan ekonomi juga dengan adanya ekspedisi ini,” jelasnya.

Walau begitu, Ansaruddin mengakui adanya dampak kurang baik dari hadirnya usaha gudang ekspedisi terhadap arus lalu lintas. Lebih jauh, Ansaruddin mengusulkan agar nantinya usaha gudang ekspedisi ini bisa menambah pendapatan asli daerah.

“Dan ini bisa menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah juga, apakah kita pungut retribusi di setiap kegiatannya itu nanti kita atur bagaimana mekanismenya, sehingga menjadi salah satu pendapatan asli daerah.” tambahnya.

Pada kegiatan yang sama, Sekertaris Daerah Makassar, Muh Ansar, dalam sambutannya menanggapi hal ini dengan menjabarkan dampak adanya usaha gudang ekspedisi ini terhadap arus lalu lintas.

“Tadi pak camat menyinggung tentang mobil-mobil ekspedisi yang ada di kecamatan Wajo. Memang dirasakan dan mempunyai dampak. Paling tidak dampaknya satu, membuat macet, berarti pengguna jalan lain itu merasa terganggu, kalau terganggu berarti ada waktu yang hilang, waktu adalah uang, belum bahan bakarnya, misalnya harusnya dia bisa lewat di situ cuma 5 menit, jadi 30 menit, berapa bahan bakar yang habis, belum polusinya, kalau mau dihitung kerugiannya sangatlah banyak, mungkin lebih banyak daripada keuntungan yang diperoleh si ekspedisi.” jelas Sekda Makasssar .

Namun, Sekda Makassar, Muh Ansar juga menyampaikan contoh kasus dari luar negeri yang menyatakan bahwa setiap usaha yang menghambat diharuskan membayar retribusi.

Di lain kesempatan, Kepala Bagian Hukum Kota Makassar, Umar, ketika dimintai tanggapannya terkait usulan Camat Wajo mengatakan bahwa kajian larangan pergudangan harus dilakukan oleh lintas SKPD terkait.

“Kajian larangan pergudangan di Kota Makssar berada pada lintas SKPD sesuai pendekatan tugas dan fungsi SKPD,” ujar Umar.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca