Rp30 Miliar Belum Cukup untuk Atasi Covid-19 di Makassar

Sabtu, 04 April 2020 19:47 WITA Reporter : Makassarmetro
Rp30 Miliar Belum Cukup untuk Atasi Covid-19 di Makassar

MAKASSAR – Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Makassar gelar rapat bersama tim Gugus pencegahan Covid-19 dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (03/04/2020). Banyak hal yang dibahas. Termasuk anggaran Rp30 miliar yang dinilai belum cukup untuk mengatasi penyebaran virus yang mematikan tersebut.

Rapat tersebut dipimpin Waki Ketua I DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali. Didampingi Wakil Ketua II DPRD Makassar, Andi Suhada Sappaile, Wakil Ketua III DPRD Makassar, Andi Nurhaldin NH, dan Sekretaris Daerah kota Makassar, Ir. M. Ansar serta dihadiri oleh seluruh anggota Banggar DPRD Makassar.

Adi Rasyid Ali menjelaskan, penangannan Covid-19 di Makassar sudah masuk tanggap darurat. “Pemkot membutuhkan alat pelindung diri (APD), untuk pencegahan. Pemkot siapkan anggaran Rp30 miliar. Kita butuhkan tambahan dari DID dan DAK,” ungkap Koordinator Banggar tersebut.

Selain itu dia juga mempertanyakan dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar dan Dinas Sosial (Dinsos) terkait dengan warga yang terdampak Covid-19. “Misalnya, yang warga miskin atau pekerja harian. Bagaimana memberikan bantuan kepada mereka. Makanya saya minta data ke Dinkes, Dinsos, dan BPBD. Kami akan menunggu data mereka,” tambahnya.

Kata dia, anggaran Rp30 miliar ini belum cukup. Ia pun meminta Pemkot harus lebih kreatif dalam penanganan virus ini. “Pak Pj Wali Kota Makassar (Iqbal Suhaeb) harus lebih kreatif. Banyak kontribusi CSR perusahaan kepada Pemprov Sulsel. Kenapa Pemkot sepertinya tidak ada? Libatkan bantuan masyarakat. Jangan cuma uang PAD saja,” tegasnya.

Salah seorang anggota Banggar DPRD Makassar, Abdi Asmara, menilai pemkot kurang perhatian dalam melihat kondisi di lapangan. “Seharusnya pemkot mempunyai peran yang sangat penting dalam mengantisipasi pandemi Covid-19. Bukan melakukan pelantikan. Apabila pemerintah butuh anggaran sebesar Rp100miliar untuk penyemprotan, itu boleh saja. Akan tetapi, harus juga memikirkan masyarakat yang dirumahkan. Mereka mau makan apa kalau tidak bekerja?” bebernya.

Dia juga meminta kepada pemkot untuk memaparkan secara detail tentang kebutuhan anggaran untuk mengantisipasi wabah pandemi covid-19 dan target serta tujuannya. “Masih banyak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah. Fungsikan semua ASN dan aparat keamanan untuk bekerja menyampaikan kepada masyarakat. Jagan sampai sudah banyak korban yang berjatuhan baru mau turun,” harapnya. (*)

Berikan Komentar
Komentar Pembaca