Dewan Minta Pemkot Makassar Siapkan Anggaran untuk Taktisi Pengurangan Penerima Bansos

Jumat, 26 Maret 2021 09:50 WITAReporter : Nurul Rahmatun Ummah
Dewan Minta Pemkot Makassar Siapkan Anggaran untuk Taktisi Pengurangan Penerima BansosKetua Komisi D DPRD Makassar, Abdul Wahab Tahir.

MAKASSARMETRO – Ketua Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir, meminta Pemkot Makassar menyiapkan anggaran, untuk mentaktisi apabila hasil valisdasi data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial terlambat.

Hal ini disampaikan usai menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Sosial (Dinsos) terkait menurunnya penerima manfaat bantuan sosial, di Gedung DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Kamis (25/3/2021).

“Rencananya kita akan mengusulkan pada pemerintahan Danny-Fatma untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp52 Miliar jika data validasi dari Kementerian Sosial terlambat datangnya,” kata Wahab.

Wahab melanjutkan, langkah lain yang ditempuh oleh Komisi D adalah merekomendasikan tiga anggota Komisi D pergi ke Jakarta guna melakukan konsultasi bersama pihak kementerian.

Legislator Fraksi Golkar ini menyampaikan keprihatinannya terhadap data penerima bantuan sosial dari 39 ribu kuota yang diberikan kementerian, tervalidasi hanya 11 ribu. Menurutnya, penurunan tersebut sangat dalam.

“Makanya kita koordinasikan bersama Dinsos, TKSK, dan Sahabat TKSK, mencari tahu penyebabnya mengapa sampai terjadi hal itu,” ujar Wahab.

Wahab menyebutkan, jika tidak tertangani secara baik masalah ini berpotensi menimbulkan kegaduhan. Dia pun meminta agar Dinsos, TKSK, serta Sahabat TKSK turun langsung ke masyarakat untuk menyosialisasikan masalah ini.

Menurutnya, data itu meski telah vailid di kementerian, tetapi bersifat sementara. Lantaran masih menunggu validasi, dirinya berharap data tersebut bisa diperbaiki dalam waktu dekat.

Sementara itu, Plh Kepala Dinas Sosial, Asvira Kuba, menjelaskan pihaknya saat ini sedang melakukan komunikasi dengan pihak kementerian. Selain itu, juga membuka layanan posko pengaduan.

Asvira menyebutkan, sebenarnya tak ada pengurangan kuota. Hanya, proses validasi dengan NIK PKM dan NIK di Dukcapil tidak sinkron. Ketika masuk masuk di sistem data bermasalah.

“Kita hanya tunggu saja, ini kan masalah validasi yang sementara berjalan di kementerian. Kita berdoa saja semoga bertambah dari 11 ribu bisa terpenuhi untuk BNPT bulan April dan Mei,” ucap Asvira. (*)

Berikan Komentar
Komentar Pembaca