DLH Makassar soal Tata Kelola TPA Antang yang Dinilai Buruk

Kamis, 10 Juni 2021 14:16 WITA Reporter : Makassarmetro
DLH Makassar soal Tata Kelola TPA Antang yang Dinilai Buruk TPA Antang.

MAKASSARMETRO – Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Iman Hud, merespont kritikan WALHI Sulsel soal tata kelola sampah di TPA Antang.

Hasil riset WALHI mengungkap pengelolaan sampah di TPA Antang sangat buruk karena masih menggunakan sistem open dumping. Sampah diambil, langsung dibuang dan dibiarkan menumpuk.

“Kalaupun mereka tidak sepakat dengan pengelolaan melalui insinerator, apa alternatif lain yang kira-kira tidak menganggu ekologi?” kata Iman dikutip dari IDN Times, Kamis (10/6/2021)

Iman mengaku telah dipertemukan dalam sebuah ruang diskusi dengan akademisi, termasuk WALHI Sulsel, dalam pembahasan mencari solusi terbaik pengelolaan sampah di Makassar.

Saat itu, Iman memaparkan bahwa saat ini teknik terbaik dalam mengelola sampah di TPA Antang menggunakan sistem pemusnahan menggunakan mesin insinerator.

Sampah dimusnahkan dengan cara dibakar agar mengurangi jumlah tumpukan yang dianggap mencemaskan. “Negara-negara maju lainnya juga kan saya pikir sudah seperti itu penerapannya,” ungkapnya.

Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik mengutamakan beragam pertimbangan. Di antaranya feasibility study atau kelayakan yang didasari perencanaan matang, manajemen yang baik hingga pelaksanaan yang tepat sasaran.

Jika semua telah matang, kata dia, sistem apa pun yang digunakan pasti akan baik. Hanya, dia mengaku tetap menerima masukan dari pihak manapun tentang pengelolaan sampah yang paling bermutu.

“Kita open minded saja. Kemudian bisa tidak pemerintah membayar investasi dengan anggaran besar sekitar Rp3 triliun hanya untuk sampah, kan tidak,” imbuhnya.

Iman menambahkan, pemerintah mendukung upaya pemerhati lingkungan dalam menyikapi persoalan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi. Mulai dari sampah, polusi kendaraan dan hal lain yang berdampak buruk terhadap ekologi.

Yang jelas kata dia, semua masukan dan kritik untuk perubahan kota yang baik dan tidak menyalahi aturan. (*)

Topik berita Terkait:
  1. DLH Makassar
  2. Pemkot Makassar
Berikan Komentar
Komentar Pembaca