Dinas Pertanahan Makassar Target 100 Aset Disertifikasi di Tahun 2023

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Aset lahan milik Pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya aman. Masih ada sekitar 4000-an aset yang menunggu disertifikasi.

Dinas Pertanahan Kota Makassar menargetkan 100 sertifikat lagi untuk menggenjot capaian sertifikasinya. Ini lebih tinggi dari target tahun 2022 yaitu sebanyak 83 aset.

Peningkatan jumlah ini diharapkan bisa progresif. Apalagi demi menekan mafia tanah di Makassar.

“Yang pasti target tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya, kita harapkan ini memperkuat aset kita agar tidak lagi dimainkan oleh mafia,” imbuh Kepala Dinas Pertanahan Makassar, Akhmad Namsum, Senin (09/01/2023).

Akhmad mengklaim sertifikasi tahun 2022 progresif, yang terbit berhasil mencapai 50 sertifikat. Sedangkan yang sudah berproses sebanyak 40-an sertifikat, dan sebagian besar telah rampung sertifikatnya namun belum diserahkan ke Dinas Pertanahan.

Sehingga jika ditotal setidaknya jumlah ini telah melebihi target tahun 2022. Di mana hanya sebanyak 83 aset.

Beberapa aset tersebut diketahui merupakan ikon kota yang disebut sudah puluhan tahun tanpa kejelasan hukum. Seperti Taman Macan, Taman Gajah, Anjungan Losari, hingga Lapangan Karebosi.

“Semuanya itu sudah terbit, dan ini adalah pencapaian yang progresif dari dinas Pertanahan dibanding sebelumya,” imbuhnya.

Lebih lanjut untuk tahun 2023 dia mengatakan pihaknya fokus dalam mensertifikasi jalan. Ini berbeda dari tahun 2022 lalu yang sebagian besar adalah sekolah.

Konsen sertifikasi lahan ini lantaran banyaknya lahan jalan yang diserobot oleh masyarakat. Salah satunya adalah kasus Bandung Gorden di Pasar Sentral Makassar.

“Kalau kita lihat data, itu ada sekitar 4600-san aset lahan yang belum bersertifikat, sekitar 3000-an itu adalah jalan,” katanya.

Sementara ini papan bicara telah dipasang pada sejumlah jalan, konsennya menyasar lorong-lorong wisata. “Kita pasang sebanyak 80-an papan bicara itu di lorong-lorong wisata,” jelasnya

Sementara itu, sertifikasi aset lahan ini, sebelumnya diatensi DPRD Makassar, Kasrudi. Pemasangan papan bicara kata dia jangan hanya dilakukan di jalan dan lorong saja.

“Kalau perlu semuanya, karena banyak lahan-lahan kita ini sebenarnya menganggur, dan kalau dilihat itu tidak tau siapa yang punya, ini semestinya dipasang papan bicara,” katanya.

Legislator Gerindra ini mengatakan kasus penyerobotan aset yang beberapa kali terjadi mestinya menjadi efek jerah ke Pemkot agar lebih progresif dalam mengamankan asetnya.

Minimal, kata dia aset-aset menganggur ini dimanfaatkan, agar tidak terkesan terbengkalai.

“Karena ini masyarakat begitu, dia datang saja numpang di situ, lama-lama karena tida ada yang tegur merasa mi memiliki,” tandasnya. (*)