Bappeda Makassar Rilis Sebaran Angka Kemiskinan Ekstrem, Tallo Tertinggi

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus berupaya mengatasi kemiskinan ekstrem di 15 kecamatan. Jumlahnya mencapai 15.649 Kepala Keluarga (KK). Kecamatan Tallo paling tertinggi, sementara terendah di Ujung Pandang.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar merilis jumlah kemiskinan ekstrem di 15 kecamatan ini. Data tersebut berasal dari Kemenko PMK.

Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Makassar, Noptiadi mengatakan, garis kemiskinan ekstrem ini dapat dikategorikan lewat pendapatan harian yang hanya mencapai Rp11 ribu perhari atau kurang.

Pemerintah setidaknya telah merinci jumlah kemiskinan di tiap kecamatan. Data-data ini akan menjadi acuan utama dalam pemberian bantuan sosial hingga kebijakan-kebijakan lainnya.

“Ini akan menjadi sumber data bagi teman-teman di kelurahan untuk melakukan verifikasi,” imbuhnya.

Dia melanjutkan, wilayah paling tinggi tingkat kemiskinan ekstremnya berada di Kecamatan Tallo yang berjumlah 2.907 KK disusul Tamalate 2.348 KK, Panakkukang 1.916 KK, dan Makassar 1.842 KK (lengkap grafis).

Noptiadi melanjutkan, pihaknya menargetkan pengentasan kemiskinan ini bisa dihapuskan hingga tahun 2024.

Dalam dua tahun ke depan, pemerintah akan bekerja keras untuk mengentaskan masalah tersebut. Seluruh sumber daya pemerintah kota akan dioptimalkan untuk mengakomodasi mereka dibelbagai kegiatan.

Harapannya angka pendapatan mereka bisa lebih meningkat. Target sementara menurut dia, diharapkan bisa meningkat hingga Rp28 ribu hingga Rp30 ribu perharinya.

“Penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan bersama-sama lintas SKPD baik itu NGO, dunia usaha, dan lainnya. Terutama bagaimana dengan program-program peningkatan kapasitas, peningkatan intervensi berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan masyarakat,” jelasnya.

Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi mengatakan, pengentasan masalah kemiskinan kota ini merupakan PR besar pemerintah. Dia juga meminta seluruh pihak di kecamatan aktif bergerak mendata masyarakatnya yang masuk kategori miskin ekstrem agar data senantiasa akurat.

“Harus kita setor datanya dan kita mulai memperbaiki langkah selanjutnya. Jangan sampai ada yang sudah mampu, tapi masih menerima bantuan,” ujar Fatma.

Apalagi kata dia, pembahasan anggaran perubahan semakin dekat, menurutnya penyesuaian kebijakan bisa dilakukan jika data-data baru bisa masuk. “Apalagi kan tahun 2024 itu kita sudah harus masuk dalam daftar tidak ada lagi warga ta yang masuk dalam kemiskinan ekstrem,” tuturnya.

Dia juga mendesak OPD-OPD terkait seperti Disnaker, Dinas Koperasi, Dinas Perumahan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pendidikan untuk lebih progresif dalam menekan angka tersebut.

“Saya selalu turun ke bawah dan masih banyak menemukan hal-hal yang menjadi faktor kemiskinan ekstrem,” ungkapnya. (*)