Ombusman Ungkap Pelanggaran Terbanyak di Kepegawaian

MAKASSARMETRO– Ombudsman RI perwakilan Sulsel mengungkapkan tingkatan pengawasan pada penyelenggaraan layanan publik dinilai belum maksimal.

Diketahui melalui survei terhadap 9 kabupaten/kota dengan tujuan untuk membeberkan sebagaimana penyelenggaraan didalam UU No. 25 tahun 2009 tentang pemahaman publik.

Selama bulan Januari hingga bulan Desember 2018, ada 328 laporan yang diterima oleh lembaga ini.

Misalnya 29 subtansi jumlah terbanyak dari tingkat kepegawaian, 63 laporan yang di picu oleh momen penerimaan (CPNS) 2018.

“Kami peduli pada tingkat kerugian masyarakat mengenai masalah administrasi. Jadi pengembalian kerugian masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan negara,”ucap Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulsel, Subhan Djoer.

Pasalnya, instansi yang di laporkan ke lembaga Ombudsman yakni 38 tertinggi pemerintah kabupaten/kota. Itu pun sebanyak 68 laporan masuk, disusul oleh BUMN/BUMD (28 laporan), pemeintah provinsi (22), kelurahan (19), polsek (15), BPN (13).

Dalam menjalankan tugas dan fungsi. Tentu membutuhkan sinergitas dengan masyarakat.
Maka eksistensi Ombudsman RI berada diantara penyelenggaraan pelayanan publik.

“Melihat kenyataan saat ini, dimana pelayanan ke masyarakat masih kurang optimal,”tegasnya. (Momo)