Sanksi Pidana 1 Tahun Akan Diberlakukan Kepada Pak Ogah

MAKASSARMETRO– Balai Pengelolaan Perhubungan Darat (BPTD) Sulawesi Selatan, nampaknya menaruh perhatian serius kepada Pak Ogah (pengatur lalu lintas yang meminta imbalan) Setelah dilakukannya sosialisasi dan langkah penertiban tidak cukup memberikan jerah bagi Pak Ogah yang menganggu ketertiban jalan.

Dalam hal ini BPTD juga berencana akan memberlakukan sanksi pidana terhadap Pak Ogah. Setelah mengupayakan pembentukan Tim Garnisun gabungan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP untuk bertugas mentertibkan Pak Ogah

“Penerapan sanksi sebenarnya selama ini kita rencanakan, kepolisian masih sangat sulit untuk memberikan sanksi karena yang bisa dilakukan penindakan itu menggangu terhadap yang mengganggu ketertiban umum. Namun secara faktual di lapangan masyarakat banyak yang mengeluhkan Pak Ogah mengganggu ketertiban umum, karenanya bukan tidak mungkin sanksi pidana diberlakukan,” ungkap Kepala Balai Pengelolaan Perhubungan Darat (BPTD) Sulsel, Benny, Selasa (8/1).

Dijelaskan Benny bahwa ada pasal di Undang-Undang (UU)Jalan nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, dimana di pasal 12 jelas mengatur bahwa barang siapa yang menggangu fungsi jalan bisa dikenakan sanksi.

“Sanksi pidana kurungan maksimum 1 tahun dan denda maksimum 24 Juta,” jelas Benny.

“Hal tersebut karena Pak Ogah sudah menganggu ketertiban jalan. Dengan ini di upayakan akan memaksa mereka tidak lagi beroperasi di jalan-jalan, sebagaimana aturan hukum yang berlaku,” tambahnya

Untuk memberlakukan sanksi ini, Benny mengatakan pihaknya bersama stakeholder akan melakukan kajian dan mungkin akan disepakati pemberlakuan sanksi pidana tersebut kepada Pak Ogah.