Jadi Pilot Project KPK, Ini Kata Kepala Bapenda Makassar

MAKASSARMETRO– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan mendorong perbaikan tata kelola pemerintah daerah.

Kota Makassar dipercaya sebagai pilot project atau percontohan program pemberantasan korupsi terintegrasi, utamanya untuk sektor optimalisasi pendapatan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Irwan Adnan menyebut, amanah ini memberi motivasi baginya untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak yang ada.

Dia mengaku, progres peningkatan pendapatan asli daerah dari Rp. 500 miliar hingga mencapai Rp. 1,4 triliun yang dicapai di masa kepemimpinan Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto tidak terlepas dari asistensi KPK.

“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk bekerja lebih maksimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Selama ini Kota Makassar tetap melakukan asistensi dengan KPK maupun BPK,” ungkap Irwan Adnan, Selasa (9/4/2019).

Dia menyebut, dengan difasilitasi oleh KPK, pihaknya akan mengikuti workshop oleh Badan Pertanahan Negara untuk implementasi sumber penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan.

“Segera kita akan host to host dengan BPN. Kupikir ini sebuah langkah strategis, di mana kita selama ini bergantung pada transparansi dari pihak yang bertransaksi. Nanti nilai tanah sudah ada patokannya berdasarkan sistem zonasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Pimpinan KPK, Basari Panjaitan menyebut, bahwa lembaga antirasuah ini tidak hanya melakukan penindakan terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi, tetapi juga melakukan upaya preventif melalui asistensi.

“Kami bersama instansi penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian secara bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah,” pungkasnya.