somberena parlementa

Banggar DRRD Makassar Bahas KUA PPAS APBD 2019

Senin, 12 Agustus 2019 21:27 WITA Reporter : Haider
Banggar DRRD Makassar Bahas KUA PPAS APBD 2019

MAKASSARMETRO – Badan Anggaran (Banggar) DPRD kota Makassar gelar rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA PPAS APBD) Tahun Anggaran 2019. Rapat dilangsungkan di ruang Paripurna DPRD kota Makassar, Senin (12/8/2019).

Diketahui dalam naskah penjelasan umum yang dibuat Tim Anggaran, kebijakan umum perubahan APBD tahun Anggaran 2019 disusun dengan tujuan mensinkronisasikan dan memadukan sasaran program kegiatan dengan kebijakan pemerintah di bidang keuangan negara.

Selain itu, juga untuk menentukan dan menyempurnakan sasaran kebijakan daerah tersebut dalam 1 tahun anggaran yang menjadi petunjuk ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan PPAS perubahan RAPBD Kota Makassar tahun anggaran 2019.

Menyikapi hal tersebut, Anggota Banggar DPRD Makassar, Mudzakkir Ali Djamil meminta penjelasan kepada pihak pemerintah Kota Makasaar terkait secara realistis jumlah PAD yang sampai saat ini belum memenuhi target.

“Menurut saya Banggar harus realistis dalam menargetkan PAD untuk sisa tempo empat bulan di 2019 ini,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Anggota Badan Anggaran lainnya, Susuman Halim mengatakan, dirinya melihat adanya optimistis pihak pemerintah Kota Makassar dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

“Saya melihat pemerintah Kota Makassar saat ini masih sangat optimis untuk capai target yang telah ditetapkan,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Malassar, Suwiknyo, pihaknya selaku Koordinator Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyampaikan penurunan tidak dialami seluruh jenis pendapatan. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan perbaikan dalam pencapaian pendapatan Asli Daerah di Kota Makassar.

Realisasi sampai Jumat kemarin Suwiknyo, sebesar 39,21 persen dari keseluruhan pendapatan asli daerah dari 11 jenis pajak yang dikelola Badan Pendapatan Daerah.

Rapat dipimpin langsung Ketua Badan Anggaran DPRD Makassar, Adi Rasyid Ali didampingi Sekertaris Daerah Kota Makassar, Ir. Ansar,  Asisten II Wali Kota Makassar, Sittiara, dan dihadiri beberapa Anggota Badan Anggran DPRD Makassar serta Tim Anggaran Pemerintah Kota Makassar.

Topik berita Terkait:
  1. DPRD Makassar
Berikan Komentar
Komentar Pembaca