somberena parlementa

Buka Anggaran Janggal Pemprov DKI, Politisi PSI Dilaporkan ke Badan Kehormatan

Rabu, 06 November 2019 12:30 WITA Reporter : Makassarmetro
Buka Anggaran Janggal Pemprov DKI, Politisi PSI Dilaporkan ke Badan Kehormatan

JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana ramai diperbincangkan setelah mengungkap anggaran janggal Pemprov DKI Jakarta.

William mengungkap mengungkap beberapa anggaran janggal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.

Anggaran janggal tersebut di antaranya untuk pembelian lem aibon sebesar Rp 82 miliar, anggaran pengadaan pulpen sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, dan anggaran Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

William mengunggah Anggaran janggal Pemprov DKI ini melalui akun media sosial pribadinya. Aksi William ini kemudian dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Adalah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan) Sugiyanto yang melaporkan William ke Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta.

Ia menilai tindakan William melanggar aturan yang mengacu pada Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta. Sikap yang dilakukan William sebagai anggota dewan justru menimbulkan kegaduhan. Apalagi postingan mengenai kejanggalan usulan anggaran seperti lem Aibon Rp 82,8 miliar, pulpen Rp 123 miliar dibuka di forum tidak resmi melalui jumpa pers dan media sosial.

“Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang seolah-olah dianggap tidak transparan,” ucap Sugiyanto dikutip Kompas.com.

Menurut dia, William telah melanggar kode etik karena mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke media sosial salah satunya Twitter.

Meski dokumen itu milik publik, namun upaya yang dilakukan William dianggap tidak etis karena dokumen itu belum dibahas dalam forum resmi antara eksekutif dengan legislatif.

“Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya Pemprov DKI Jakarta, harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badan anggaran (banggar),” kata Sugiyanto.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Berita Lainnya

Indeks Berita