
MAKASSARMETRO – Badan Anggaran DPRD Makassar bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Makassar menggelar rapat membahas kebijakan umum anggaran di ruang Banggar DPRD Makassar, Senin (18/11/2019).

Rapat dipimpin Ketua Banggar Adi Rasyid Ali didampingi dua Wakil Ketua Dewan yakni A Nurhaldin dan Andi Suhada Sappaile.
Di jajaran TAPD Pemkot Makassar dihadiri sejumlah pejabat diantaranya Asisten Bidang Perekonomian, Sittiara, Kepala BPKD Iswadi, Kepala Bappeda Iriani, Kepala Bapenda Irwan Adnan dan beberapa pejabat lainnya.
“Ada beberapa hal yang menjadi perhatian serius untuk dikaji dalam KUA ini,” kata Adi Rasyid Ali.
Adi berharap KUA APBD Makassar 2020 benar -benar mencerminkan keberpihakan Pemkot Makassar kepada rakyat.
“Artinya, anggaran tahun depan harus benar-benar kepentingan rakyat yang diutamakan,” kata Adi.
Dalam rancangan KUA APBD Makassar 2020 tersebut , Pemkot Makassar mengajukan Total APBD Makassar 2020 sebesar Rp 4 triliun atau sama dengan nilai APBD tahun 2019.
Sekda Kota Makassar yang juga Ketua TAPD Makassar ,Muh Ansar menjelaskan penyusunan KUA ini berdasarkan kepada proyeksi anggaran yang realistis baik dari sisi penerimaan pendapatan serta rencana belanja daerah tahun depan.
“Kami siap dikoreksi usulan KUA yang kami ajukan,” kata Ansar.
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54