DPRD Dorong Peningkatan PAD Pemkot Makassar

MAKASSARMETRO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Divisi Kordinasi, Supervisi, dan Pencegahan menggelar pertemuan dengan 45 legislator DPRD Kota Makassar di ruang Paripurna DPRD Makassar, Jumat (29/11/2019).

Pertemuan tersebut dipimpin Tim Korsupgah KPK, Ardiansyah Nasution alias Coki serta Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo serta tiga Wakil Ketua Dewan yakni Adi Rasyid Rasyid , Andi Suhada Sappaile dan Andi Nurhaldin. Ada juga sejumlah pejabat Sekretariat DPRD yakni Sekwan Andi Sadly, Kepala Bagian Perlengkapan Arsal dan Humas DPRD Kota Makassar, M Taufiq Natsir.

Sedangkan pejabat Pemkot Makassar yang hadir di pertemuan itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan, Sekretaris Bapenda Makassar, Suwignyo.

“Divisi pencegahan mendorong Pemda meningkatkan PAD dan melaksanakan pemerintahan sesuai aturan hukum yang berlaku,” kata Coki sapaan akrab Ardiansyah Nasution.

Menurut Coki, ada sejumlah hasil pemantauan KPK pada pelaksanaan pemerintahan di Makassar seperti masalah minimnya realiasi pendapatan pajak dan retribusi daerah sehingga menghambat peningkatan PAD selama ini.

“Kami sudah sampaikan ke Bapenda Makassar, mestinya PAD Makassar tidak sekecil ini, mestinya dua kali lipat atau tiga kali lipat dari sekarang, potensinya banyak sekali,” kata Coki.

Coki juga menyinggung soal penertiban aset Pemkot Makassar dimana masalah yang utama terkait hal itu yakni pada sertifikasi lahan aset. KPK telah lama menyampaikan kepada Pemkot Makassar agar lahan aset Pemkot segera di sertifikasi semua.

Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto lallo menyatakan dewan telah bekerja untuk menertibkan aset melalui Pansus Penertiban aset, hasilnya ada meski belum optimal.

Rudianto berharap KPK berperan optimal dalam dugaan kebocoran PAD Kota Makassar serta lahan aset yang diduga ada penyimpangan atau masih bermasalah.

Demikian juga dikemukakan anggota komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo. Dia mengatakan dewan telah bekerja dan akan mengoptimalkan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan di Kota Makassar.