Tugas dan Fungsi KPP Pratama Berubah Mulai Hari Ini

Senin, 02 Maret 2020 17:28 WITA Reporter : Makassarmetro
Tugas dan Fungsi KPP Pratama Berubah Mulai Hari Ini

MAKASSARMETRO – Mulai hari ini, Senin (2/3/2020), tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama berubah. Perubahan ini merupakan tahap pertama dari program penataan organisasi Dirjen Pajak.

Kata Kepala Kanwil DJP Sulselbatra, Wansepta Nirwanda, dengan adanya penataan ini, KPP Pratama diwajibkan untuk memperluas basis perpajakan.

“Sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-75/PJ/2020. Penataan KPP Pratama ditujukan untuk lebih memperluas basis perpajakan melalui kegiatan pengawasan potensi untuk mengumpulkan data lapangan,” ujar Wansepta.

Penataan ini dilakukan melalui penggabungan fungsi edukasi, pelayanan dan pemrosesan permohonan wajib pajak untuk efisiensi dan perbaikan layanan. Kemudian penggabungan fungsi ekstensifikasi, pengawasan, dan pengumpulan data lapangan, serta memperbesar jumlah pegawai di area tersebut.

Dengan begitu, lanjut Wansepta, wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama berpotensi ditangani oleh account representative (AR) baru.

Untuk tahap awal, sekira ada 500 wajib pajak besar yang berada di masing-masing wilayah kerja KPP (Makassar Utara, Makassar Barat, Makassar Timur dan Makassar Selatan) yang disasar.

“Dari WP besar ini, antara 200-300 WP yang masuk dalam WP strategis akan ditangani oleh Seksi Pengawasan & Konsultasi II. Di luar WP strategis yang kemudian dikelompokkan menjadi WP lainnya ditangani oleh Seksi Pengawasan & Konsultasi III, IV atau dan Ekstensifikasi, ” jelasnya.

Tahap berikutnya dari program penataan organisasi adalah mengubah jumlah, tugas, dan fungsi KPP Pratama dan KPP Madya. Melanjutkan strategi tahap pertama, KPP Pratama akan difokuskan pada perluasan basis pajak serta peningkatan jumlah dan kualitas data lapangan.

Selanjutnya sejumlah KPP Madya baru akan dibentuk agar DJP dapat lebih fokus mengawasi kepatuhan wajib pajak strategis yaitu mereka yang memiliki dampak besar terhadap penerimaan di suatu wilayah.

“Tahap ini diharapkan dapat terlaksana pada semester Il tahun 2020.
Sebagai bagian dari strategi ini maka pengawasan termasuk kunjungan lapangan oleh petugas KPP Pratama akan lebih ditingkatkan agar DJP memperoleh data yang lebih banyak dan berkualitas tinggi,” terangnya.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca