GMBI Distrik Enrekang Temukan Bansos Belum Tersalurkan dan Tidak Tepat Sasaran

Selasa, 05 Mei 2020 23:27 WITA Reporter : Rul
GMBI Distrik Enrekang Temukan Bansos Belum Tersalurkan dan Tidak Tepat Sasaran

MAKASSARMETRO, Enrekang — Setelah melakukan investigasi ke desa-desa, Gerakkan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) distrik Enrekang menemukan bantuan sosial untuk warga yang terdampak Covid-19 yang belum tersalurkan.

Masalah lainnya adalah banyak bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran. Adanya indikasi tersebut GMBI pertanyakan kinerja dinas terkait yaitu Dinas Sosial.

“Kemarin kita telah datang ke kantornya untuk bertemu langsung kepala dinasnya tapi yang menerima kami hanya salah satu staf, dan dari jawabanya juga kurang memuaskan,” ujar Rinaldi Kadiv Investigasi LSM GMBI, Selasa (05/05/2020).

Hal ini tentunya, akan mengundang konflik di tengah masyarakat mengingat Dinas Sosial yang bertanggung jawab atas pendataan. Hal tersebut akan memperbesar potensi terjadinya tindakan kriminalitas jika, pemerintah setempat tidak sigap menanggapi polemik ini.

Diketahui Pemerintah Kabupaten Enrekang menggelontorkan Rp 3 miliar melalui Dinas Sosial untuk penanganan Covid-19, dari total bantuan itu Rinaldi menyebutkan baru Rp. 200 juta yang dicairkan oleh Dinsos.

“Sudah seharusnya, penanganan covid-19 ini menjadi prioritas pemda, terutama masyarakat rentan/miskin yang menjadi imbas wabah tersebut,” ujarnya.

Mengutip laman kemenkeu.go.id Syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja. Pendataan calon penerima BLT Desa nempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

Ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.

Besaran BLT adalah Rp600.000/bulan/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020.

BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya.

Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat.

Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban BLT Desa.

BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III.

Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca