Jaga Ketersedian Pangan Nasional, Jokowi Apresiasi Mentan

Rabu, 06 Mei 2020 08:53 WITA Reporter : Rul
Jaga Ketersedian Pangan Nasional, Jokowi Apresiasi Mentan

MAKASSARMETRO — Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo yang menjaga ketersedian pangan di tengah pandemi Covid-19. Hal itu di sampaikanya saat menggelar rapat terbatas melalui video conference, Selasa, (5/5/2020).

Dia menyayangkan adanya pemberitaan yang menyebutkan terjadi defisit pangan nasional di tengah pandemi Covid-19. Faktanya, kata Jokowi, secara nasional produksi pangan surplus, hanya saja yang terjadi adalah defisit pangan di provinsi atau wilayah tertentu.

“Ramainya di media mengenai defisit pangan kita, bahwa yang dibicarakan itu adalah defisit pangan di provinsi, defisit di wilayah. Itu bisa ditutup dari surplus di provinsi lain,” terangnya.

Diperkiraan ketersediaan pangan nasional berdasarkan perkiraan produksi yang dirilis BPS, terdapat surplus beras hingga Juni 2020 diperkirakan 6,4 juta ton, jagung surplus 1,01 juta ton, bawang merah surplus 330.384 ton, gula pasir sebanyak 1,07 juta ton, dan minyak goreng surplus 5,7 juta ton. komoditas lainnya, yakni bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, daging sapi, daging kerbau, telur ayam juga diperkirakan surplus.

Untuk komoditas beras, stok beras akhir Maret 2020 sebanyak 3,45 juta ton, yang ada di Bulog 1,4 jt ton, di penggilingan 1,2 jt ton, di pedagang 754 ribu ton, dan di Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) 2.939 ton. Ini belum termasuk stok di masyarakat lainnya seperti di rumah tangga dan horeka.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mengatakan Kementan terus berupaya melakukan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan khususnya pada 11 komoditas bahan pokok. Bahkan tahun ini, sebagian besar provinsi mengalami surplus produksi.

“Untuk itu, Kementerian Pertanian mengembangkan strategi sistem logistik nasional dalam menyederhanakan rantai pasok dan intervensi distribusi. Salah satunya dengan mengalihkan komoditas dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Untuk saat ini, setidaknya ada 28 propinsi dalam kondisi terkendali. Provinsi lainnya yakni Kalimantan Utara dan Maluku tentu perlu mendapat perhatian lebih,” ucap Syahrul.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca