Resmi, Menteri Ketenagakerjaan Izinkan Penundaan THR Karyawan

Kamis, 07 Mei 2020 14:12 WITA Reporter : Rul
Resmi, Menteri Ketenagakerjaan Izinkan Penundaan THR Karyawan

MAKASSARMETRO — Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengizinkan perusahaan swasta melakukan tunda atau cicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan pada tahun ini.

Hal itu tertuang pada Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Meski dalam surat edaran telah diberikan izin penundaan THR terhadap karyawan, Ida Fauziyah juga mewanti agar pemimpin daerah mengawasi perusahan untuk tetap memberikan hak kepada karyawannya.

“Diminta kepada Gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tulis Ida dalam surat tersebut pada 6 Mei 2020, dikutip Kamis (7/8).

Perusahaan yang dapat menunda pemberian THR adalah perusahaan yang terganggu keuangannya lantara penyebaran virus Corona. Kendati begitu harus melalui dialog bersama secara kekeluargaan dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, juga itikad baik untuk mencapai kesepakatan antara karyawan dan pemimpin perusahaan.

Walau ada penundaan Ida menyampaikan, perusaahan yang tidak bisa memberi THR pada pekerjanya tepat waktu bisa dilakukan dengan cara mencicilnya.

“Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap,” ungkapnya

Setelah sebelumya berunding kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh itu harus dilaporkan oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan setempat.

“Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada pekerja atau buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan pada tahun 2020,” jelasnya.

Disisi lain, ia meminta kepada gubernur di masing-masing provinsi untuk membentuk Pos Komando (Posko) THR Keagamaan Tahun 2020 dengan memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Hal ini dilakukan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pemberian THR Keagamaan tahun ini.

“Serta menyampaikan SE ini kepada Bupati/Walikota serta pemangku kepentingan terkait di wilayah saudara,” katanya

Sebelumnya, Apindo memang meminta pemerintah untuk mengizinkan tunda dan cicil THR karyawan karena banyak perusahaan tertekan di tengah pandemi corona. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengungkap hal ini merujuk pada survei kemampuan perusahaan.

“Sebagian ada yang bisa membayar penuh dan tepat waktu. Tetapi ada juga yang tidak bisa membayar penuh sehingga mengambil opsi dipindah ke akhir tahun atau dicicil,” ujarnya.

Berikan Komentar
Komentar Pembaca