Pemprov Sulsel akan Terapkan Manajemen ASN Sistem Merit

MAKASSARMETRO – Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, menegaskan agar tidak ada lagi penerimaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau non-PNS. Bahkan, dia berharap, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) segera melakukan screening non-PNS yang ada saat ini.

Pasalnya, jumlah anggaran tenaga non-PNS saat ini mencapai Rp400 miliar pe rtahunnya. BKD harus melakukan screening untuk pengurangan tenaga non-PNS.

“BKD harus setop penerimaan non-PNS. BKD itu satu pintu tidak ada lagi OPD yang angkat atau kasi pindah orang, biar BKD yang mengatur kita melakukan screening supaya kita dapat postur yang ideal. Honorer saja Rp400 miliar kalau bisa kita rampingkan dan gunakan untuk naikkan TPP,” tegas Nurdin saat coffee morning, Senin (25/1/2021).

Untuk menjawab hal tersebut, Pemprov Sulsel akan memperlakukan sistem merit. Ini merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Rahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020.

“Inilah yang sebenarnya kita inginkan Sulawesi Selatan yang pertama yang merit system, jadi ini membantu kita bekerja by sistem,” bebernya. (*)