Kepala Bappeda Makassar Usul ke Danny Pomanto Ganti Camat

MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Realisasi pendapatan daerah Kota Makassar hingga 30 September 2023 diangka Rp2,96 triliun atau 60,65 persen.

Adapun target pendapatan pasca perubahan APBD tersisa Rp4,89 triliun.

Dari 34 perangkat daerah yang dibebankan pendapatan, sembilan diantaranya masuk kategori rendah dengan realisasi dibawah 30 persen.

OPD tersebut antara lain Dinas Koperasi dan UKM realisasi Rp0 dari target Rp1 miliar, Dinas Perdagangan Rp44,2 juta (3,55 persen) dari target Rp1,245 miliar.

Selanjutnya Kecamatan Tallo, target Rp2,5 M namun realisasi baru Rp 105,5 juta (4,22 persen), Dinas Penataan Ruang target Rp135 M dan realisasi Rp14,9 M (11,10 persen), Kecamatan Bontoala, target Rp2,6 M dan realisasi Rp446,8 juta (17,19 persen).

Lalu Kecamatan Mamajang target Rp 3 M, realisasi Rp544,6 juta (18,16 persen), Dinas Pemadam Kebakaran
target Rp1,5M realisasi Rp319,1 Juta (21,28 persen), Kecamatan Makassar target Rp 2,8 M dan realisasi Rp712,6 juta (25,45 persen), serta Kecamatan Tamalate, target Rp4,5 M, realisasi Rp1,2 M (27,91 persen).

Adapun perangkat daerah dengan realisasi pendapatan tertinggi yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan realisasi Rp343 juta atau 120,37 persen dari target Rp285 juta.

Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Rp1 miliar atau 108 persen dari target Rp976,5 juta.

Serta Perumda Air Minum (PDAM) Rp249 miliar atau 72 persen dari target 345,6 miliar.

Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menegaskan, semua OPD diharapkan untuk menggenjot pendapatan sesuai target masing-masing.

Apalagi waktu yang tersisa hanya dua bulan lagi, OPD pun diminta serius untuk memaksimalkan semua potensi pendapatan yang ada di wilayahnya.

“Ini kan sisa dua bulan, kami harap pendapatan bisa dimaksimalkan dengan waktu yang tersisa,” ucapnya sama rapat monev anggaran triwulan III di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (18/10/2023).

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Helmy Budiman mengemukakan melihat realisasi pendapatan yang rendah, Pemkot Makassar akan melakukan perbaikan pada APBD Pokok 2024.

“Kita berharap ini menjadi catatan bagi SKPD karena kita sudah ingatkan berkali kali bahwa kita lakukan perbaikan,” ucap Helmy.

Apalagi waktu yang tersisa hanya dua bulan lagi, OPD pun diminta serius untuk memaksimalkan semua potensi pendapatan yang ada di wilayahnya.

“Ini kan sisa dua bulan, kami harap pendapatan bisa dimaksimalkan dengan waktu yang tersisa,” ucapnya sama rapat monev anggaran triwulan III di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (18/10/2023).

Menurut Helmy, dengan kondisi ekonomi yang semakin bagus maka tentu akan berdampak juga terhadap pendapatan.

“Kita lihat di Makassar sudah banyak toko yang sudah jalan sebagaimana mestinya kemudian toko-toko baru atau kantong kantong baru, kita sangat optimis,” kata Helmy.

Terkait keluhan beberapa OPD tentang tingginya target tahun ini diharapkan bukan jadi alasan.

Ia menilai kemungkinan OPD belum siap melakukan percepatan.

Padahal, dua tahun terakhir ini para OPD sudah diwanti-wanti untuk melakukan percepatan atau akselarasi, baik terhadap pendapatan maupun belanja daerah.

“Mungkin teman teman kecamatan tidak siap melakukan percepatan. Tetapi ini menjadi catatan selama dua tahun ini, kita sudah sampaikan bahwa bagaimana untuk melakukan percepatan,” sebutnya.

“Kalau misalnya camat tidak memenuhi target pendapatan ini juga menjadi catatan. Kalau mereka tidak terpenuhi kami akan sampaikan ke pak wali untuk cari opsi lain, apakah camatnya diganti atau bagaimana,” sambungnya.(*)