MAKASSARMETRO, MAKASSAR – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar lambat menyetor dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.

Anggota Banggar DPRD Makassar, Hamzah Hamid mengungkapkan bahwa Pemkot Makassar telah melewati batas waktu yang telah disepkati untuk menyelesaikan APBD-P tersebut.

“Kalau saya ini masih lambat. Mestinya bulan 7 sudah masuk, kesepakatan di awal bulan tujuh dan sudah lewat awal bulan ini,” kata Hamzah, Sabtu (12/07).
Hamzah mengatakan seharusnya di bulan Juli ini, pembahasan APBD-P telah digelar. Namun, ia mengaku tidak mengetahui kendala Pemkot sehingga belum menyetorkan draft dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
“Pemkot yang tahu kendalanya karena kita menerima saja. Tapi sampai sekarng infonya tidak tau bagaimana,” ujarnya.
“Kalau sudah masuk itu Bamus (Badan Musyawarah) kan sudah menganggendakan tapi sampai sekarng Bamus belum,” lanjut Hamzah
Meski demikian, Hamzah menuturkan bahwa pihaknya hanya bisa menunggu Pemkot Makassar untuk segera menyetor rancangan APBD perubahan 2025,
“Artinya kita menunggu saja kalau pemerintah menganggap ini urgen pasti cepat karena kita sudah sampaikan awal bulan tujuh sudah masuk,”pungkasnya. (*)
Pangkas Birokrasi dan Cegah Pungli, Munafri Kupas Inovasi Lontara+ di Forum I-SIM 2026
Jumat, 13 November 2026 14:22
Appi Ultimatum Camat-Lurah: Jangan Biarkan Trotoar Jadi Tempat Sampah
Kamis, 12 November 2026 13:37
Gibran Disebut Ajukan Pengunduran Diri Sebagai Wakil Presiden
Rabu, 11 November 2026 23:09
Target 12.000 Pelari, Wali Kota Appi Target Makassar Half Marathon 2027 Menuju Level Internasional
Minggu, 01 November 2026 20:06
DPRD Makassar Minta KDKMP Tak Geser UMKM, Evaluasi Manfaat Jadi Sorotan
Kamis, 29 Oktober 2026 20:49
Ketua Fraksi PKB DPRD Makassar Ajak Anak Muda Akhiri Perang Kelompok
Kamis, 29 Oktober 2026 20:13
DPRD Makassar Dorong Percepatan Stadion Untia, Pastikan Target 2027
Selasa, 27 Oktober 2026 13:58
DPRD Makassar Bidik Regulasi Bantuan Hukum, Warga Miskin Tak Boleh Kalah karena Biaya
Selasa, 27 Oktober 2026 12:54